REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemerintah mengandalkan stimulus fiskal dan percepatan belanja APBN untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 2025–2026 di tengah tekanan ekonomi global dan kebijakan tarif Trump 2.0. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyebut langkah ini penting agar target pertumbuhan 5,2–5,4 persen tetap terjaga.
“Tapi tentu kita juga melihat berbagai faktor yang memang nanti juga perlu kita cermati. Yang paling sekarang kita lihat tentu kebijakan Trump, karena dengan periode Trump 2.0 ini beliau banyak menggunakan instrumen tarif sebagai instrumen kebijakan yang mau tidak mau sebagai negara yang memang punya keterkaitan dengan perdagangan internasional kita akan terpengaruh. 2.0 ini misalnya juga banyak mengedepankan unilateral. Ini mungkin berbagai faktor risiko yang kita cermati yang akan memengaruhi di 2025–2026,” ujar Ferry dalam Indonesia Economic Outlook 26: National Seminar di Balai Serbaguna Purnomo Prawiro Universitas Indonesia, Senin (24/11/2025).
Ferry menjelaskan, beberapa lembaga internasional mulai melihat perbaikan prospek ekonomi global dibandingkan periode sebelumnya, namun risiko perang dagang dan tarif baru tetap membayangi. Dalam situasi itu, pemerintah memilih menguatkan sumber pertumbuhan dari dalam negeri melalui konsumsi, investasi, dan belanja negara.
Secara domestik, ia menyebut pertumbuhan kuartal III masih berada di kisaran 5 persen sehingga masih ada ruang untuk mengejar target 5,2 persen pada akhir tahun. Pemerintah menyiapkan dorongan tambahan di kuartal IV yang secara historis selalu lebih kuat, terutama melalui percepatan realisasi belanja pemerintah.
“Kalau di dua kuartal pertama itu, di perumahan pemerintah masih mengalami pertumbuhan yang negatif. Di kuartal ketiga ini sudah tumbuh 5,49 persen atau 5,5 persen. Jadi upaya kita untuk akselerasi pertumbuhannya, belanja pemerintah di kuartal ketiga sudah kelihatan hasilnya. Karena ini yang kita harapkan, momen ini yang kita harapkan, di kuartal keempat bisa tumbuh lebih baik dan memang secara historis bisa. Biasanya kuartal keempat itu lebih baik dibandingkan kuartal ketiga,” jelas Ferry.
Ia juga menekankan perbaikan kinerja belanja negara menjadi modal penting untuk mengungkit pertumbuhan jangka pendek. Secara rata-rata, porsi belanja pemerintah di kuartal IV mencapai sekitar 33,6 persen dan tahun ini pemerintah ingin mempertahankan bahkan mengakselerasi realisasi tersebut. Ferry menyebut pemerintah menyiapkan stimulus hampir di setiap kuartal, mulai memanfaatkan momentum puasa dan Lebaran hingga libur Natal dan Tahun Baru.
Dari sisi suplai likuiditas, pemerintah mengalihkan dana Saldo Anggaran Lebih yang sebelumnya ditempatkan di bank sentral ke sejumlah bank Himbara. Total sekitar Rp 236 triliun diharapkan menambah ruang likuiditas perbankan dan mendorong penurunan suku bunga kredit.
“Kemudian dari sisi demand, pemerintah juga telah mengeluarkan stimulus yang kita namakan 8 plus 4 plus 5. Jadi beberapa yang kita dorong misalnya program magang, kemudian bantuan pangan dua bulan baik beras maupun minyak goreng, kemudian BLT Kesera yang jumlahnya 31,85 dan itu kita harapkan bisa meng-cover 35 juta keluarga atau kalau pakai setara jumlah penduduk sekitar 140 juta penduduk,” kata Ferry.
Ia menyebut bantuan tersebut menyasar masyarakat berpendapatan rendah sebagai penopang daya beli pada saat tekanan harga meningkat. Sampai saat ini, menurut Ferry, sekitar Rp 15 triliun bantuan sudah tersalurkan dan pemerintah menargetkan penyaluran selesai pada November atau awal Desember. Program ini ditujukan bagi rumah tangga di desil 1 sampai 4 dan melengkapi berbagai program reguler seperti PKH dan padat karya.
Ia menambahkan pemerintah juga memberikan diskon tarif angkutan darat, laut, udara, dan penyeberangan saat libur akhir tahun sebagai pelengkap paket stimulus. Serangkaian kebijakan fiskal dan stimulus tersebut dipaparkan Ferry sebagai penopang utama ekonomi Indonesia menghadapi ketidakpastian global pada 2025–2026.
Ikuti Whatsapp Channel Republika