REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) mengungkapkan posisi strategis institusi untuk menjadikan perusahaan negara bekerja secara optimal dengan kondisi keuangan yang sehat.

“BP BUMN berada di tengah, bagaimana antara kepentingan negara dengan tetap memastikan BUMN ini sehat,” ucap Wakil Kepala BP BUMN, Aminuddin Ma'ruf, dalam Antara Business Forum (ABF) 2025 di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Peran ini dilakukan, katanya, mengingat dari ratusan BUMN yang ada hanya tujuh hingga delapan perusahaan pelat merah yang bisa memberikan dividen ke kas negara. “Ada 70 persen sampai 80 persen dividen BUMN ini disumbang oleh cuma tujuh sampai delapan perusahaan,” ucapnya lagi.

Lebih lanjut, disampaikan dia, perbedaan antara BP BUMN dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yakni pihaknya memiliki fungsi utama menjaga kepentingan negara terhadap pelaku usaha yang dimiliki pemerintah. Sementara Danantara disebut memiliki fokus berbeda, yaitu memastikan BUMN bekerja secara efisien, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya menghasilkan dividen yang optimal.

Direktur Utama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (ANTARA), Akhmad Munir, mengajak para pelaku bisnis untuk membangun kemitraan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan Antara Business Forum (ABF).

“Mari manfaatkan kesempatan ini untuk memperluas jejaring, menumbuhkan ide baru, dan membangun kemitraan demi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan,” ucap Munir ketika menyampaikan sambutan dalam Antara Business Forum di Jakarta, Rabu.

Munir meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dapat meningkatkan daya saing bagi masing-masing pelaku bisnis yang terlibat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika