REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mulai menguji efektivitas Kredit Program Perumahan (KPP) dengan menargetkan penyaluran Rp28 triliun pada tahap awal. Target ini menjadi pijakan untuk mengejar komitmen besar pembiayaan perumahan yang totalnya mencapai Rp130 triliun.
Dalam dua bulan berjalan, pemerintah menjadikan KPP sebagai instrumen utama percepatan akses rumah layak dan terjangkau. “Tahap awal yang kami harapkan bisa diselesaikan targetnya adalah Rp28 triliun,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Senin (17/11/2025).
Airlangga menegaskan angka tersebut menjadi fokus evaluasi awal pemerintah, terutama karena KPP diposisikan sebagai prioritas di atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tahun depan disiapkan sebesar Rp300 triliun dengan bunga tunggal enam persen.
Pemerintah mengandalkan sinergi Kemenko Perekonomian, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), dan BP BUMN untuk memastikan pembiayaan KPP tidak terhambat teknis perbankan.
“Kredit program perumahan ini juga akan didorong untuk implementasinya ditingkatkan, karena ini baru dalam dua bulan. Jadi kami minta ke Danantara dan BUMN, untuk mendorong sistem perbankan agar bisa menyalurkan kredit untuk sektor perumahan,” tegas Airlangga.
Di lapangan, penyaluran kredit perumahan masih terhambat penilaian risiko dan persyaratan administrasi yang kerap memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah menilai keberhasilan akad massal KUR yang menjangkau sekitar 800 ribu debitur dengan plafon hampir Rp40 triliun sebagai modal percepatan, meski tenor panjang dan kualitas bangunan membuat karakter KPP jauh lebih kompleks.
KPP diharapkan menjadi tonggak penting mengejar target pembangunan tiga juta rumah per tahun. Namun tanpa sasaran penerima yang tepat, bunga terjangkau, dan komitmen pengembang menjaga mutu bangunan, program ini berisiko tidak menyentuh persoalan keluarga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
Program ini juga menjadi bagian dari Paket Ekonomi 2025 yang memuat 17 inisiatif strategis dan 13 kebijakan prioritas 2025–2026. Masyarakat pada akhirnya akan menilai efektivitas KPP dari kemudahan memperoleh rumah, bukan dari besarnya angka penyaluran yang diumumkan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika