REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang dua bulan terakhir 2025, realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru mencapai Rp 41,3 triliun atau 58,2 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 71 triliun. Badan Gizi Nasional (BGN) masih harus mengejar sekitar Rp 29,7 triliun agar anggaran terserap optimal sekaligus memenuhi target penerima yang jauh lebih besar.

“Sudah direalisasikan anggaran ini Rp41,3 triliun artinya sekitar 58 persen dari alokasi APBN dari Rp71 triliun. Berarti untuk bulan November dan Desember ini masih ada alokasi Rp30 triliun yang bisa dipakai oleh makan bergizi gratis,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/11/2025).

Program MBG sejauh ini telah menjangkau 41,9 juta penerima yang tersebar di 38 provinsi dengan melibatkan 15.369 Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG). Padahal, pemerintah menargetkan cakupan meningkat hampir dua kali lipat menjadi 82,9 juta penerima hingga akhir tahun sehingga membutuhkan percepatan penyaluran.

Secara bulanan, serapan anggaran menunjukkan lonjakan tajam sejak awal semester kedua 2025. Realisasi yang semula hanya Rp 5 triliun pada periode Januari–Juni naik menjadi Rp 7,3 triliun pada Juli, Rp 10,7 triliun pada Agustus, Rp 19,8 triliun pada September, Rp 32,7 triliun pada Oktober, lalu menembus Rp 41,3 triliun per 18 November.

Suahasil menjelaskan alokasi anggaran akan terus disesuaikan dengan perkembangan di lapangan seiring perluasan cakupan penerima. “Alokasi kita sesuaikan karena target bapak presiden adalah 82,9 juta penerima MBG se-Indonesia,” kata dia.

Dari sisi sebaran, Jawa menjadi wilayah dengan penerima terbesar mencapai 25,68 juta peserta dengan 9.107 SPPG. Sumatra menyusul dengan 8,6 juta penerima dan 3.142 SPPG yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Kalimantan mencatat 1,7 juta penerima dengan 703 SPPG, sedangkan Sulawesi menampung 2,74 juta penerima melalui 1.069 SPPG. Di kawasan timur, Maluku–Papua memiliki 690 ribu penerima dengan 265 SPPG dan Bali–Nusa Tenggara menampung 2,15 juta penerima melalui 753 SPPG.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah dengan realisasi Rp 32,7 triliun per 31 Oktober sebelum meningkat menjadi Rp 41,3 triliun pada 18 November. Program ini juga dilaporkan telah menyerap 556.735 pekerja hingga pertengahan November yang terlibat dalam penyediaan dan distribusi makanan bergizi di berbagai daerah.

Dengan sisa anggaran sekitar Rp 30 triliun dan target penerima yang nyaris dua kali lipat dari realisasi saat ini, pemerintah dituntut mengakselerasi penyaluran tanpa mengulang pola serapan menumpuk di akhir tahun. Tantangan lain adalah memastikan kualitas dan ketepatan sasaran makanan bergizi tetap terjaga ketika program diperluas ke jutaan peserta didik baru di seluruh Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika