REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang mengalihkan anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang sudah dikembalikan ke Kementerian Keuangan senilai Rp 3,5 triliun. Dana yang belum terserap tersebut bisa dialihkan ke K/L lain yang mampu mempercepat belanja hingga akhir 2025.
“Kami monitor sampai akhir November 2025, saya duga masih akan ada yang mengembalikan lagi (belanja K/L). Kita lihat adakah yang menghabiskan lebih cepat pada November dan Desember. Kalau di Desember 2025 bisa belanja kita salurkan ke sana,” ucap Purbaya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi November 2025 di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (20/11/2025).
Ia menegaskan pemerintah memprioritaskan anggaran bagi K/L yang siap mengeksekusi program dalam waktu singkat. Langkah ini ditempuh untuk memastikan uang negara tidak mengendap, melainkan kembali ke ekonomi dalam bentuk belanja.
Belanja negara disebut memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi yang tahun ini ditargetkan 5,2 persen. Karena itu, pemerintah berupaya menjaga agar belanja K/L tetap berjalan meski ada anggaran yang dikembalikan.
Purbaya mengatakan dana yang tidak bisa dialihkan pada akhirnya akan dipakai menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kalau ada kita alihkan ke sana tetapi kalau tidak ada ya kita guna untuk defisit agar lebih terkendali,” tutur Purbaya.
Hingga Oktober 2025, APBN tercatat mengalami defisit Rp 479,7 triliun atau 2,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi ini lebih dalam dibandingkan tahun lalu sehingga ruang fiskal pemerintah menjadi lebih terbatas.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman menegaskan pemerintah tetap mengupayakan percepatan belanja di sisa akhir tahun. Ia memastikan pengembalian anggaran oleh sebagian K/L tidak akan mengganggu target keluaran program.
“Untuk K/L seperti itu, kami ingin sampaikan output tidak terganggu dan bisa tercapai. Kalaupun ada pergeseran ini misalnya ke program prioritas presiden ini yang kita dorong terus agar tidak ada gangguan,” terang dia.
Secara keseluruhan, realisasi belanja K/L sudah mencapai Rp 961,2 triliun atau 75,4 persen dari outlook. Pemerintah kini fokus mendorong percepatan belanja agar dampaknya ke perekonomian terasa dalam waktu dekat.
“Kami dorong terus dalam 1,5 bulan terakhir supaya belanja bisa optimal agar membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tujuannya bukan sekadar memotong belanja, tetapi kita ingin belanja dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tutur Purbaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika