REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai hanya realistis apabila pembangunan infrastruktur diarahkan pada pemerataan. Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan infrastruktur harus inklusif agar manfaatnya langsung dirasakan warga, terutama di daerah tertinggal.

AHY menjelaskan pembangunan ke depan harus memadukan kerja fisik dan sosial, dengan fokus mempercepat pemerataan antardaerah, memperkuat konektivitas nasional, serta mendorong pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Ukuran keberhasilan infrastruktur tidak lagi sekadar kualitas bangunan, tetapi tingkat keterhubungan serta dampaknya bagi ekonomi masyarakat.

“Infrastruktur menjadi tulang punggung untuk mendukung food security, energy security, dan water security,” ujar AHY dalam Balairung Dialogue di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Ia mencontohkan pembangunan bendungan yang harus terhubung dengan sistem irigasi dan mampu meningkatkan indeks pertanahan serta produktivitas pertanian. “Kami perlu memastikan pembangunan infrastruktur ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen dan tidak ada satu pun yang tertinggal,” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, AHY menekankan pentingnya infrastruktur tahan bencana. Ia menyebut pemulihan konektivitas di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi sebagai prioritas agar distribusi logistik tidak terputus terlalu lama.

“Saya siang hari ini akan kembali ke Sumatera Utara dan ke Aceh, khususnya Aceh Tamiang, yang merupakan salah satu daerah yang paling buruk terdampak bencana. Saya ingin melihat secara langsung, sekaligus memastikan pekerjaan di lapangan berjalan taktis dan efektif,” ungkapnya.

AHY menyampaikan bahwa kerusakan parah terjadi pada jalan darat, jembatan, dan akses wilayah yang terisolasi akibat longsor maupun banjir bandang. Karena itu, konektivitas yang terputus harus segera dipulihkan.

“Itu segera harus kita hubungkan kembali. Kenapa? Karena hanya dengan itu kita bisa mendorong logistik. Kalau tidak, masyarakat bisa kelaparan karena tidak ada suplai yang cukup,” ujarnya.

Pemerintah mengirim alat berat melalui jalur udara dan laut untuk membuka akses sementara. AHY memastikan pembangunan jangka panjang akan diarahkan pada infrastruktur yang lebih baik dan tahan bencana melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, termasuk pemulihan listrik, penerangan, dan komunikasi.

Dalam forum yang sama, Ketua Umum IKASTARA Mohamad Fachri menilai pembangunan harus tetap memperhatikan kehati-hatian fiskal dan ekologis. “Apalagi hari-hari ini, penting agar infrastruktur yang dibangun tetap menjaga alam kita,” ujar Fachri.

Ia mengingatkan pentingnya komunikasi dengan warga terdampak agar pembangunan dirasakan sebagai manfaat bersama. “Orang merasa dapat manfaatnya dari infrastruktur tersebut. Perlu diingat, masyarakat ada untuk memonitor kita semua,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika