REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mempercepat program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi nasional untuk mendorong kemandirian ekonomi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Bahlil menjelaskan, pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta pengurangan ketergantungan impor energi. Strategi ini menjadi bagian dari agenda besar memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis energi domestik.
Bahlil mengatakan, dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, beberapa telah memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking, sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan. Pemerintah juga menyiapkan tambahan proyek hilirisasi bernilai investasi besar.
“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (26/3/2026).
Selain hilirisasi, Bahlil menyampaikan arahan Presiden untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi domestik guna memperkuat swasembada energi nasional. Fokus kebijakan diarahkan pada pengembangan etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO).
“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO-CPO,” ujar Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil melaporkan perkembangan harga komoditas energi dan mineral, terutama batu bara dan nikel. Hingga kini pemerintah belum mengubah kebijakan pengelolaan kedua komoditas tersebut sambil terus memantau dinamika pasar global.
Bahlil menambahkan, pemerintah membuka ruang relaksasi produksi batu bara dan nikel secara terbatas dan terukur. Kebijakan tersebut ditujukan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan agar harga komoditas nasional tetap stabil.
“Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply and demand serta harga,” kata Bahlil.
Pemerintah juga memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel untuk meningkatkan nilai manfaat bagi negara. Kebijakan ini dinilai penting agar pengelolaan mineral strategis memberikan penerimaan yang lebih adil. “Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan,” kata Bahlil.
Bahlil menyampaikan, Presiden memberikan arahan khusus agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan negara dan optimalisasi penerimaan sektor mineral. Pemerintah menempatkan sumber daya alam sebagai aset strategis nasional yang harus dikelola secara berkelanjutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika