REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan implementasi PMK 73/2025 memungkinkan pembayaran kompensasi BBM dilakukan setiap bulan serta memberi fleksibilitas transaksi dalam valuta asing. Regulasi ini dirancang untuk memperkuat arus kas Pertamina di tengah dinamika industri energi global.
Kebijakan tersebut menjadi instrumen fiskal yang mendorong stabilitas likuiditas Pertamina. Mekanisme pencairan bulanan mengurangi tekanan kas korporasi yang sebelumnya bergantung pada jadwal pembayaran per kuartal atau per tahun. Fleksibilitas dalam valuta asing memberi ruang pengelolaan keuangan yang lebih adaptif terhadap volatilitas nilai tukar.
Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah melunasi seluruh kompensasi 2024 hingga Juni 2025 serta mulai merealisasikan kompensasi 2025. “Pada Oktober 2025, Pertamina telah menerima pembayaran kompensasi untuk kuartal I 2025. Kami mengapresiasi dukungan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, serta Danantara,” ujarnya di Jakarta, dikutip Rabu (26/11/2025).
Pertamina mencatat pendapatan 53,38 miliar dolar AS hingga September 2025, dengan EBITDA mencapai 8,20 miliar dolar AS. Pencapaian tersebut turut menjaga credit metrics utama perusahaan pada level sehat sehingga rating Pertamina tetap berada pada kategori investment grade dari Moody’s, S&P, dan Fitch. Kondisi ini menjadi fondasi penting untuk menjaga kapasitas pendanaan dan stabilitas operasional di tengah penurunan harga minyak mentah, melemahnya crack spread, serta pelemahan rupiah.
Emma menekankan penguatan tata kelola dan disiplin investasi yang terus dijalankan perusahaan. Ia mencatat efisiensi dan tambahan pendapatan dari program cost optimization sepanjang tahun mencapai 624 juta dolar AS. Penguatan governance berlangsung di bawah pengawasan para pemegang saham, termasuk Danantara, yang memperkokoh disiplin modal Pertamina.
Pada saat yang sama, Pertamina menjalankan transformasi operasional untuk meningkatkan transparansi dan integritas. Langkah-langkah perbaikan diterapkan di seluruh lini sebagai bagian dari agenda perubahan yang lebih luas. Perusahaan juga menegaskan komitmen terhadap praktik bisnis berlandaskan prinsip ESG yang semakin menjadi standar global.
Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono menjelaskan perkembangan rencana integrasi bisnis hilir yang mencakup Subholding Commercial & Trading, Refinery & Petrochemical, serta Integrated Marine Logistics. “Informasi ini menjadi salah satu yang paling dinantikan investor,” ujarnya. Integrasi tersebut disiapkan untuk meningkatkan efisiensi end-to-end, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat daya saing produk energi nasional.
Agung menyampaikan, seluruh proses integrasi dilakukan bertahap dengan memperhatikan persetujuan para pemangku kepentingan. Ia juga menjelaskan posisi Pertamina dalam pemeringkatan Sustainalytics yang menempatkan perusahaan sebagai peringkat pertama di subindustri Integrated Oil & Gas dengan skor 23,5.
Ikuti Whatsapp Channel Republika