REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berupaya memaksimalkan anggaran pendapatan dan belanja negara 2024. Hal ini untuk menyikapi situasi ketidakpastian ekonomi global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini tantangan semakin kompleks untuk mengelola ekonomi Indonesia pada masa mendatang.
“Kami sudah sepakat untuk menguatkan kebijakan APBN sebagai instrumen di dalam melindungi ekonomi dan rakyat dalam menghadapi ketidakpastian global," ujarnya saat Rapat Paripurna DPR ke-4 masa persidangan I tahun sidang 2023-2024, Selasa (29/8/2023).
Sri Mulyani menjelaskan beberapa tantangan tersebut antara lain ancaman eksternal dengan melemahnya kinerja ekonomi global, sekaligus meningkatkan fragmentasi geopolitik serta berbagai potensi implikasinya.
"Pemulihan ekonomi pasca pandemi ini merupakan pondasi yang kuat untuk membangun ekonomi ke depan guna mewujudkan semua visi Indonesia Maju 2045," jelasnya.
Ke depan Sri Mulyani mewaspadai fluktuasi harga komoditas dunia, baik pangan maupun energi. Menurutnya, harga komoditas seperti pangan dan energi dunia sulit diprediksi karena volatilitas yang dipicu dari kondisi geopolitik dunia sehingga aktivitas perekonomian global yang tidak menentu.
“Harga pangan dan energi sangat bergantung pada aktivitas ekonomi global dan geopolitik. Ini karena sekarang banyak sekali embargo pada produk-produk terutama energi dari suatu daerah atau Kawasan,” ucapnya.
Dia mencatat harga batubara pada Juli 2023 mengalami penurunan 63,8 persen, gas alam turun 38 persen, dan crude palm oil turun 15,1 persen. Sementara harga minyak jenis brent turun 15,1 persen.
“Ini akan cukup sulit membuat prediksi meskipun trennya relatif mild karena tadi outlook dari ekonomi dunia masih lemah atau stagnan,” ucapnya.
Maka itu, Sri Mulyani menyatakan kebijakan pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk memitigasi dampak dari perubahan iklim.
“Untuk memitigasi dampak perubahan iklim yang menimbulkan risiko gejolak harga pangan, peningkatan produktivitas dan kedaulatan pangan serta stabilitas harga menjadi sangat penting,” ucapnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Sri Mulyani menjelaskan pembangunan bidang ketahanan pangan diarahkan pada ketersediaan akses dan stabilisasi harga pangan melalui sejumlah aspek, yakni peningkatan produksi domestik, perlindungan usaha tani, serta percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan.
Selain itu, juga melalui pengembangan Kawasan Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan penguatan cadangan pangan nasional. Pemerintah pun berkomitmen menjaga ketahanan pangan ke depan.
Adapun komitmen tersebut diwujudkan pada anggaran ketahanan pangan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 yang dialokasikan sebesar Rp 108,8 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 89,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 19,2 triliun.
Dari sisi kondisi PMI manufaktur Indonesia, Sri Mulyani menyebut masih dalam kondisi yang ekspansif selama 23 bulan berturut-turut.
“Jauh lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain. PMI Manufaktur didorong meningkatnya permintaan baru baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ucapnya.
Sementara, perkembangan kinerja manufaktur beberapa negara mitra dagang utama seperti China dan Jepang mengalami kontraksi masing-masing level 49,2 dan 49,6. Kemudian, negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Vietnam masih terkontraksi level 47,8 dan 48,7.
“Meningkatnya PMI Manufaktur Indonesia pada Juli menunjukkan optimisme pelaku usaha seiring membaiknya kondisi perekonomian. Secara keseluruhan sentimen pelaku usaha sektor manufaktur Indonesia tetap positif pada Juli 2023,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
