REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 lebih berpihak kepada pengusaha UMKM guna memacu kontribusinya terhadap ekonomi nasional.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana di Jakarta, Selasa (18/11/2025), menyatakan pembiayaan KUR tahun ini untuk UMKM mencapai Rp286 triliun dengan bunga yang rendah. Sementara itu, pada tahun depan, pemerintah menyiapkan plafon KUR untuk UMKM mencapai Rp320 triliun.
Disampaikan pula pemerintah telah menyiapkan kejutan untuk skema KUR pada tahun depan. "Yang pasti, kita ke depan harus semakin berpihak untuk pembiayaan UMKM," katanya.
Adapun berdasarkan catatan Kementerian UMKM, realisasi KUR UMKM tahun ini mencapai 83 persen atau Rp238 triliun dari target Rp286 triliun. Debitur baru yang masuk dalam skema pembiayaan ini telah mencapai 2,25 juta atau 96 persen dari target.
Sementara itu, debitur graduasi yang berhasil naik kelas sudah melampaui target dari 1,2 juta UMKM menjadi 1,3 juta UMKM. Pada 2025, Kementerian UMKM juga telah berhasil menyalurkan lebih dari 60 persen anggaran KUR ke sektor produksi dengan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 11 juta orang.
Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan mulai tahun depan pengajuan KUR sudah tidak dibatasi lagi jumlah pengambilannya dengan penerapan bunga flat sebesar 6 persen. Dijelaskan dia, selama ini pengambilan KUR dibatasi hanya empat kali bagi debitur sektor produksi dan dua kali bagi sektor perdagangan, dengan menerapkan skema bunga berjenjang.
"Sekarang sudah dibuka, jadi bisa beberapa kali, repetisinya bisa beberapa kali sampai UMKM-nya betul-betul kuat dan siap untuk lepas," kata dia usai melakukan rapat terkait penyaluran KUR di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (17/11/2025) lalu.
Disampaikan pula selama ini pengajuan pertama KUR dikenakan bunga 6 persen, lalu mengalami kenaikan 1 persen untuk pengajuan berikutnya hingga 9 persen. Ia menyatakan pada tahun depan bunga KUR akan tetap di angka 6 persen meskipun pengambilannya dilakukan beberapa kali.
"Jadi mau yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua flat 6 persen. Ini juga berdasarkan arahan dari Pak Presiden kepada Komite Pembiayaan melalui Pak Menko Perekonomian," katanya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika