REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Menkeu) berencana untuk mengembangkan Land Bank atau Bank Tanah. Bank ini akan lebih berfungsi untuk menangani pinjaman bagi pembangunan infrastruktur di beberapa proyek pengembangan di Indonesia.
"Land bank ini utamanya masalah pembangunan infrastruktur yakni masalahnya ketersediaan tanah, punya akses kadang harganya terlalu tinggi," ujar Bambang saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (11/2).
Bambang menyebut, selama ini proyek-proyek pembangunan oleh pemerintah kerap kali terhambat masalah pembebasan lahan. Untuk itu, Land Bank inilah yang bertugas untuk melakukan pembelian awal atas tanah sebelum harganya melonjak terlalu tinggi.
"Land bank preventif artinya kalau kementerian terkait sudah membuat desain awal dan launching proyek. Kalau harga tanah bocor bisa memicu peminjaman harga. BLU akan beli lebih dahulu maka nanti harga yang didapat pemerintah juga tidak terlampau tinggi," ujar Bambang.
Bambang melanjutkan, selama ini banyak proyek di Pulau Jawa yang belum juga terselesaikan karena alasan pembebasan lahan. Dia mencontohkan proyek tol dari Semarang ke Jogjakarta yang belum juga kelar karena beberapa ruas lahan yang belum berhasil dibebaskan.
"Hal hal seperti itu yang akan dihindari oleh Land Bank," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
