REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinyatakan tidak akan menyiapkan insentif untuk sektor otomotif pada 2026, meskipun Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih mengkaji sejumlah opsi kebijakan. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela Kompas100 CEO Forum 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).
Airlangga menilai industri otomotif nasional sudah cukup kuat sehingga tidak lagi memerlukan dukungan fiskal tambahan tahun depan. Ia menyebut performa penjualan kendaraan yang tampak pada pameran otomotif tahun ini menjadi salah satu indikator ketahanan sektor tersebut.
“Insentif tahun depan tidak ada. Karena industrinya sudah cukup kuat. Apalagi sudah pameran di sini, kuat banget,” ujar Airlangga.
Ia menegaskan, rencana insentif yang belakangan dibahas Kemenperin belum menjadi keputusan pemerintah. Menurutnya, pemerintah masih akan mengevaluasi perkembangan industri hingga hasil pameran otomotif akhir tahun sebelum mengambil sikap final.
“Masih dikaji, tapi belum diputuskan,” kata dia.
Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan pandangan berbeda. Ia menilai insentif tetap dibutuhkan mengingat sektor otomotif memiliki efek berganda besar terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.
“Menurut saya, insentif otomotif itu sebuah keharusan karena sektor ini terlalu penting,” ujarnya di lokasi yang sama.
Agus menyatakan pemerintah perlu menyiapkan dukungan fiskal bagi industri otomotif pada 2026 untuk menjaga daya saing dan kesinambungan industri. Namun, ia belum merinci bentuk insentif yang sedang disusun Kemenperin.
“Bentuknya sedang kami susun,” kata Agus.
Perbedaan pandangan antara Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian ini muncul di tengah tekanan industri otomotif menghadapi transisi menuju kendaraan rendah emisi serta upaya menjaga permintaan pasar domestik. Kepastian kebijakan insentif 2026 dinilai akan berpengaruh terhadap harga kendaraan, volume produksi pabrikan, dan keberlanjutan investasi di sektor tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika