REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan badan usaha milik negara (BUMN) tersebut akan melakukan tambahan investasi untuk menyiapkan infrastruktur di daerah daerah terpencil untuk mengendalikan harga bbm.
Dwi mengatakan, investasi tersebut untuk menambah storage, investasi APMS dan SPBU Mini. Dwi mengatakan Pertamina akan menggandeng swasta untuk investasi infrastruktur tersebut.
Dwi menjelaskan, nantinya keterlibatan swasta dalam hal storage sehingga cadangan minyak di daerah terluar bisa lebih banyak. "BBM satu harga itu presiden yang mengarahkan. presiden sudah mendeklarasikan yang di papua, tapi kita siap saja. Maka kita perlu melakukan banyak investasi dan pengembangan," ujar Dwi di Jakarta, Selasa (1/11).
Dwi mengatakan untuk jumlah tambahan subsidi logistik, pertamina masih melakukan perhitungan. Dwi menjelaskan, untuk bisa membuat harga BBM satu harga, maka perlu tambahan biaya yang dikeluarkan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan biaya logistik. Maka, menurut Dwi hal tersebut harus didata dulu seperti apa dan berapa masing masing besaran biaya logistiknya.
Dwi mengatakan namun di beberapa daerah Pertamina memastikan akan mulai berlaku BBM satu harga. Dwi mengatakan BBM satu harga tersebut salah satunya di Karimun Jawa pada Oktober mendatang, disusul ke Kalimantan Utara dan Maluku Utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika