REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Kebijakan pemerintah terkait pengendalian subsidi BBM perlu diambil dengan mencari risiko yang paling kecil. Artinya, kebijakan pengendalian berupa kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Premium salah satunya perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat

"Kami harapkan masalah kebijakan subsidi BBM dan sebagainya tetap mempertimbangkan daya beli, artinya dipilih policy yang risikonya minimal," kata Direkur Perencanaan Makro Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prijambodo, Kamis (17/11).

Bambang menyampaikan itu dalam seminar Indonesia Economic Obsevation di Hotel Sari Pan Pacific. Dia mengingatkan, pada APBN 2012 pemerintah dan DPR sudah menetapkan beberapa asumsi makro, salah satunya pertumbuhan ekonomi 6,7 persen dan inflasi 5,3 persen.

Bambang mengatakan, asumsi itu disusun pada awalnya dengan pertimbangan bahwa ekonomi dunia melambat, tetapi tidak ada perlambatan luar biasa, artinya melambat wajar. Asia masih tumbuh tinggi dan tidak ada gejolak luar biasa yang menyebabkan krisis keuangan global.

Menurut Bambang, ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah supaya asumsi itu tercapai. Pertama, upaya untuk menjaga ekspor tetap harus ditingkatkan. Kedua, daya beli dan investasi harus ditingkatkan. "Ketiga, belanja fiskal yang harus dimaksimalkan, ada ruang demikian besar bagi belanja kita yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara baik," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika