REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah harus menaikkan harga BBM untuk menutupi kerugian akibat terlampauinya kuota BBM bersubsidi. DPR tidak mengizinkan pemerintah mengemis dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) untuk membayar kerugian tersebut.

Anggota Badan Anggaran DPR, Satya W Yudha menyatakan, hingga akhir tahun pemerintah akan mengalami kerugian hingga Rp 10 triliun. Dana tersebut berasal dari pemakaian BBM sekitar 4,5 juta kiloliter dalam satu bulan mendatang ditambah kelebihan BBM pada bulan-bulan sebelumnya.

"Ini uang yang tidak sedikit. Jadi kami minta pemerintah segera mengatur penggunaan BBM dengan menaikkan harga," katanya, Rabu (30/11).

DPR menurutnya tidak akan menyetujui permintaan pemerintah untuk menggunakan dana SAL. Menurutnya penggunaan dana SAL merupakan wujud dari buruknya kinerja pemerintah. "Dana SAL itu kan berasal dari kelebihan anggaran yang dihasilkan dari kementerian yang daya serapnya rendah," katanya.

Dengan begitu tampak sekali bila pemerintah tak mampu menggunakan anggaran dengan baik karena kinerja yang tidak maksimal.  DPR pun akan menolak opsi menaikkan besaran komponen utang ataupun defisit anggaran.

"Ini juga praktek yang tidak sehat," ujarnya. Oleh karena itu, menaikkan harga BBM pada Desember ini adalah pilihan satu-satunya. "Kalau tidak mereka mau dapat duit dari mana untuk menutupi kerugian itu," ujarnya.

Ke depan, agar kelebihan kuota tidak terjadi lagi, pemerintah harus menerapkan kebijakan pembatasan konsumsi BBM. Terdapat dua hal yang dapat ditempuh yaitu menaikkan harga atau membatasi kuantitas BBM yang beredar. "Bila tidak dikerjakan juga salah satunya. Hal ini akan terus berulang setiap tahun," katanya. Menaikkan harga bisa dilakukan sewaktu-waktu. Sedangkan pembatasan memang dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan sebagai masa transisi

Ikuti Whatsapp Channel Republika