REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah segera mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penghematan konsumsi energi nasional. Intruksi dikeluarkan seiring dengan melonjaknya volume pemakaian BBM bersubsidi sehingga berdampak kepada anggaran negara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah ingin mengurangi beban (anggaran) subsidi mengingat pergerakan harga minyak dunia saat ini. .

"Kita ingin lakukan dengan cara mengurangi, volume bahan bakar disubsidi,"jelasnya, saat memimpin rapat terbatas di Bandara Halim Perdanakusuma ,Senin (18/7).

Presiden mencontohkan Jepang. Negara itu kini telah mempunyai regulasi khusus mengatur konsumsi minyak. Apalagi setelah dimatikannya pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima pasca gempa bumi dan tsunami beberapa waktu lalu.

Untuk mendukung gerakan itu, pemerintah akan segera mengeluarkan intruksi presiden. Dalam intruksi itu, menurut Hatta akan diatur mengenai jam-jam penghematan listrik. Terutama diwajibkan bagi kantor-kantor pemerintahan.

"Tahun lalu di Institusi pemerintahan saja itu bisa hemat tujuh sampai 10 persen untuk penggunaan listrik. Bahkan di kantor presiden lebih dari 20 persen, hampir 30 persen,"papar Hatta.

Untuk diketahui kuota BBM bersubsidi dalam APBN 2011 ditetapkan sebesar 38,59 juta kiloliter. Dengan rincian premium 23,19 juta kiloliter, minyak tanah atau kerosin 2,23 juta kiloliter dansolar 13,08 juta kiloliter.

Namun ternyata realisasi sampai 15 Juni menunjukan realisasi konsumsi premium telah 11,03 juta kiloliter dan minyak solar 6,32 juta kiloliter.

Ikuti Whatsapp Channel Republika