REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Mars Ega Legowo Putra, menekankan penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi melalui sistem digital. PPN memperketat monitoring transaksi di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum milik Pertamina dengan pendekatan identifikasi berbasis QR Code.
PPN mencatat sistem Subsidi Tepat telah mengidentifikasi indikasi penyalahgunaan pada ratusan ribu transaksi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga akurasi penyaluran solar dan pertalite sekaligus memastikan kuota tahunan tetap terkendali.
“Sistem Subsidi Tepat ini telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394 ribu nomor kendaraan yang telah kita blokir untuk antisipasi maupun mitigasi adanya penyalahgunaan BBM di SPBU,” ujar Mars Ega dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (18/11/2025).
Dalam penyaluran BBM bersubsidi, Patra Niaga menerapkan penggunaan QR Code penuh untuk solar dan pertalite. Hasil pengawasan menunjukkan kuota solar hingga Oktober 2025 terkendali di posisi under 1,5 persen dari pagu, sedangkan pertalite terjaga under 10 persen dari kuota 2025. Anak usaha Pertamina itu juga melakukan pembinaan terhadap 544 SPBU selama tahun berjalan untuk memperkuat kepatuhan dan kualitas layanan.
Program digitalisasi turut terintegrasi dengan strategi penataan portofolio produk. Patra Niaga, jelas Ega, terus mendorong penjualan BBM nonsubsidi, termasuk perluasan Pertamax Green 95 yang kini tersedia di 168 SPBU di lima provinsi dengan pertumbuhan penjualan mencapai 80 persen dibanding 2024.
Di sisi layanan industri, Patra Niaga mengembangkan Pertamina One Solution sebagai solusi terpadu bagi konsumen B2B. Program ini mencakup layanan BBM, branding produk, hingga manajemen logistik untuk sektor-sektor yang membutuhkan integrasi layanan energi. Dirut menegaskan penguatan pengawasan dan digitalisasi menjadi fondasi perusahaan dalam menjaga disiplin penyaluran produk bersubsidi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika