REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR – Pemerintah menetapkan kawasan perbatasan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam arah kebijakan pembangunan 2025–2029. Isu penguatan ekonomi perbatasan menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2025 yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) di Bogor, Selasa (18/11/2025).
Forum ini menghimpun kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan program lintas sektor agar pembangunan perbatasan tidak hanya memperkuat kedaulatan, tetapi sekaligus menumbuhkan pusat ekonomi baru yang produktif.
Rakorendal 2025 dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP RI dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI.
Dalam arahannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menyampaikan sejumlah pesan kunci terkait penguatan tata kelola perbatasan.
“Seluruh program pembangunan perbatasan harus dikoordinasikan secara terpadu agar efektif memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadikan perbatasan sebagai beranda terdepan bangsa,” ujar Djamari dalam siaran pers BNPP, Selasa (18/11/2025).
Ia menegaskan penyusunan program berbasis Rencana Induk (Renduk) BWNKP menjadi kunci agar investasi infrastruktur, transportasi, hingga layanan dasar mampu membuka ruang ekonomi baru di wilayah terluar.
Mendagri Tito Karnavian menyoroti tiga mandat utama BNPP RI, salah satunya akselerasi pertumbuhan ekonomi kawasan. Ia menyebut penyelesaian batas negara dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus diikuti pembentukan ekosistem ekonomi yang mendukung aktivitas perdagangan rakyat.
Ia juga menegaskan rencana penambahan 11 PLBN baru yang diharapkan dapat memperkuat arus barang dan jasa. “PLBN bukan hanya pintu gerbang negara, di dalamnya terdapat unsur CIQS yang menjadi wajah pelayanan pemerintah,” ujar Tito.
Hingga saat ini BNPP RI telah menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian 15 PLBN sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2019.
Pemerintah menilai keberadaan PLBN telah memacu pertumbuhan ekonomi lokal, terutama sektor UMKM, distribusi logistik antarwilayah, dan perdagangan perbatasan.
Tito menegaskan mandat ketiga BNPP adalah memperkuat sektor ekonomi sebagai penopang kesejahteraan dan ketahanan. “Membangun pusat ekonomi baru di wilayah perbatasan tidak mudah. Ini memerlukan kerja sama solid antara pusat dan daerah,” katanya.
Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi turut menegaskan pentingnya kolaborasi antarkementerian/lembaga. Ia menyatakan bahwa komitmen bersama merupakan fondasi untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang maju dan kompetitif.
“Sinergi menjadi kata kunci. Tanpa keselarasan langkah, pembangunan perbatasan tidak akan mencapai hasil optimal,” ungkapnya.
Kegiatan Rakorendal 2025 dihadiri 18 Gubernur dari provinsi perbatasan, para Bupati/Wali Kota perbatasan, Kepala Bappeda, serta pimpinan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan batas wilayah negara.
BNPP RI menargetkan pembangunan kawasan perbatasan pada 18 provinsi, 74 kabupaten/kota, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 204 kecamatan prioritas selama periode RPJMN 2025–2029.
Dengan kolaborasi antarsektor, BNPP optimistis pengelolaan perbatasan Indonesia akan semakin tangguh, berdaulat, serta mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di wilayah terluar negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika