REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) berencana mengajukan tambahan penempatan dana pemerintah atau Sisa Anggaran Lebih (SAL) antara Rp5 triliun–Rp10 triliun. Hal ini diajukan usai perseroan menuntaskan penyerapan dana SAL Rp25 triliun pada November 2025 ini.
“Kami lagi mengajukan surat. Tapi belum tahu disetujui atau tidak. Namanya usaha kan boleh saja. Kita ingin minta tambahan antara Rp5 triliun–Rp10 triliun jika mungkin,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai agenda RUPSLB di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Nixon memperkirakan dana pemerintah yang ditempatkan di BTN sebesar Rp 25 triliun akan sepenuhnya terserap pada November 2025. Per awal bulan ini, sekitar Rp 24,7 triliun telah disalurkan sebagai kredit.
Ia mengatakan tambahan penempatan SAL diharapkan dapat mendukung kredit sektor perumahan yang masih ekspansi pada November hingga Desember tahun ini.
“Perumahan paling banyak (dana SAL Rp25 triliun sejak September 2025 mayoritas disalurkan untuk kredit perumahan). Saya lupa persentasenya, tapi kurang lebih 70-an persen,” kata Nixon.
Sebelumnya, melalui siaran pers, BTN mencatat realisasi penyerapan dana SAL per akhir Oktober 2025 mencapai 93 persen dari total Rp 25 triliun atau senilai Rp 23,28 triliun. Penyaluran dana Rp 23,28 triliun tersebut tersebar ke berbagai sektor strategis, terutama sektor perumahan, baik kepada pengembang (developer) maupun kepada konsumen akhir sebagai KPR.
Diberitakan sebelumnya, dana awal dengan total Rp 200 triliun disalurkan pemerintah kepada empat bank anggota Himbara dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada September 2025.
Penempatan ini terbagi ke Bank Mandiri, BRI, dan BNI yang masing-masing menerima alokasi Rp 55 triliun. Sementara BTN memperoleh penempatan sebesar Rp 25 triliun dan BSI menerima alokasi Rp 10 triliun.
Dalam Rapat Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (17/11), Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan tingkat serapan seluruh dana sudah mencapai 84 persen per 22 Oktober 2025.
Menurut Febrio, derasnya penyaluran itu turut didorong oleh rendahnya bunga penempatan pemerintah dengan tingkat bunga 3,8 persen atau sekitar 80 persen dari BI-Rate.
Dengan besaran bunga yang lebih rendah dari biaya dana perbankan pada umumnya, bank memiliki ruang lebih luas untuk menekan cost of fund sehingga dapat mempercepat penyaluran kredit.
Kondisi ini membuat bank lebih leluasa menyalurkan pembiayaan, terutama ke sektor-sektor produktif yang membutuhkan dukungan menjelang akhir tahun.
Selanjutnya, pemerintah kembali menambah penempatan dana sebesar Rp 76 triliun ke perbankan per 10 November 2025.
Tambahan dana ini disalurkan ke empat bank, yakni Bank Mandiri Rp 25 triliun, BRI Rp 25 triliun, BNI Rp 25 triliun, serta Bank Jakarta (Bank DKI) Rp 1 triliun. Dengan demikian, total penempatan dana pemerintah ke perbankan saat ini mencapai Rp 76 triliun untuk tahap terbaru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika