REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tambahan dana pemerintah sebesar Rp 100 triliun ke perbankan dinilai akan memperlonggar likuiditas sekaligus menekan biaya bunga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat kebijakan ini dapat mempercepat penurunan suku bunga yang dirasakan masyarakat. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan langkah Kementerian Keuangan tersebut memberi ruang bagi bank untuk menurunkan biaya dana, termasuk mengurangi pemberian special rate bagi deposan besar.
“Kalau saya sih welcome saja. Kebijakan fiskal dari Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) itu membantu likuiditas. Kedua, suntikan dana akan menekan biaya bunga. Sekarang special rate itu sudah lumayan signifikan menurun,” ujar Dian saat ditemui usai pengambilan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Menurut dia, kondisi likuiditas yang lebih longgar membuat persaingan antarbank dalam menghimpun dana murah tidak lagi seketat sebelumnya. Hal ini penting untuk mempercepat transmisi kebijakan suku bunga acuan ke sektor perbankan.
“Sehingga kecenderungan mengikuti BI rate itu bisa tercapai lebih cepat,” katanya.
Di sisi lain, dana yang ditempatkan pemerintah juga berpotensi digunakan bank untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN). Langkah ini dinilai membantu pembiayaan negara sekaligus menahan kenaikan imbal hasil obligasi.
Meski demikian, Dian menegaskan pembelian SBN hanya bersifat sementara. Fokus utama perbankan tetap pada penyaluran kredit ke sektor riil.
“Itu kan hanya temporary investment. Masa dibiarkan menganggur, lebih baik diinvestasikan. Namun, tujuan akhir bank adalah memberikan kredit,” ujarnya.
Ia menjelaskan imbal hasil SBN yang sekitar 6 persen masih di bawah bunga kredit yang bisa mencapai 9–10 persen. Karena itu, ketika permintaan kredit meningkat, bank akan mengalihkan dananya kembali ke pembiayaan.
“Kalau demand sudah tinggi, itu bisa dicairkan. Jadi kalau sementara tidak masalah,” kata Dian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika