REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat penyerapan penempatan dana pemerintah dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) telah melampaui 93 persen. Hingga 31 Oktober 2025, BTN telah menyalurkan Rp 23,28 triliun dari total dana SAL sebesar Rp 25 triliun yang ditempatkan di perseroan.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan penyaluran penempatan dana pemerintah atau Penempatan Uang Negara (PUN) dari dana SAL yang ada di Bank Indonesia (BI) tersebut sesuai dengan pipeline kredit yang tersedia di BTN. Ia menegaskan seluruh kredit dalam pipeline itu siap disalurkan sesuai jadwalnya.

“Hingga akhir Oktober 2025, dari dana Rp 25 triliun sudah disalurkan BTN lebih dari Rp 23 triliun atau tembus 93 persen. Kami yakin sebelum pertengahan November, penyerapan Rp 25 triliun dana pemerintah sudah selesai seluruhnya,” ujar Nixon dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (10/11/2025).

Data BTN menunjukkan, dari total penyaluran sebesar Rp 23,28 triliun per 31 Oktober 2025, dana tersebut tersebar ke berbagai sektor strategis. Sektor utama yang menerima penyaluran adalah sektor perumahan, baik kepada developer maupun untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Nixon menjelaskan, debitur korporasi BTN mayoritas terkait sektor perumahan, yakni para developer, perusahaan properti, dan kontraktor. Ia menambahkan, penyaluran juga menjangkau sektor-sektor lain di sekitar perumahan, seperti kesehatan, pendidikan, perdagangan, manufaktur, hingga pemerintahan.

“Pertumbuhan di segmen korporasi ini belakangan meningkat seiring upaya BTN menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan ekosistem perumahan nasional,” jelasnya. Ia menilai, perluasan kemitraan tersebut menjadi penopang peningkatan penyaluran dana pemerintah melalui BTN.

Dengan pencapaian tersebut, BTN berhasil menyalurkan penempatan dana pemerintah lebih cepat dari jadwal resmi Kementerian Keuangan, yaitu hingga Desember 2025. Dalam skema pemerintah, BTN mendapatkan Rp 25 triliun dari total Rp 200 triliun yang dipindahkan Kementerian Keuangan dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara dan BSI.

Sejalan dengan fokus penyaluran ke sektor perumahan dan pelaku usahanya, BTN juga menyiapkan ekspansi Kredit Program Perumahan (KPP) di daerah. Salah satu daerah yang dibidik ialah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dinilai memiliki potensi besar di sektor perumahan dan UMKM pendukungnya.

Direktur Commercial Banking BTN, Hermita, mengatakan Yogyakarta menawarkan potensi besar untuk penyaluran KPP karena kontribusinya yang konsisten terhadap portofolio KPR Subsidi BTN, terutama di segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan KPR subsidi di Yogyakarta terus meningkat secara konsisten. Selain itu, BTN melihat Yogyakarta memiliki potensi sinergi besar antara kebutuhan rumah masyarakat, dukungan pemerintah daerah, serta keberadaan banyak pengembang rumah subsidi yang aktif,” ujar Hermita dalam acara Sosialisasi & Akad KPP di Yogyakarta, Ahad (9/11/2025).

Hermita menilai, Yogyakarta memiliki karakteristik ekonomi yang unik dan stabil, ditopang oleh sektor pendidikan, pariwisata, dan UMKM yang tumbuh seimbang serta saling mendukung. “Hal ini didukung ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan di wilayah sekitar Kota Yogyakarta, seperti Sleman, Bantul, dan Kulonprogo,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pergeseran struktur ekonomi Yogyakarta dari sektor primer ke sektor jasa dan industri ikut mendorong kebutuhan hunian dan aktivitas sektor properti. Permintaan terhadap bahan bangunan, furnitur, jasa konstruksi, dan jasa lainnya yang mayoritas berasal dari UMKM juga terus meningkat.

“BTN melihat ekosistem sektor perumahan di Yogyakarta, mulai dari developer lokal, pelaku usaha bahan bangunan seperti semen, cat, keramik, hingga kontraktor kecil sangat potensial menjadi penerima manfaat KPP, seiring meningkatnya aktivitas pembangunan rumah subsidi dan rumah swadaya masyarakat,” tutur Hermita. Ia menyebut, sebagian pelaku usaha tersebut sebelumnya telah menjadi nasabah BTN untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun KPR FLPP Sejahtera.

Hermita menjelaskan, program KPP diharapkan memperluas jangkauan pembiayaan kepada pihak-pihak yang berperan langsung dalam ekosistem perumahan rakyat. BTN menyiapkan pelatihan intensif tenaga pemasaran, integrasi sistem digital, kolaborasi lintas divisi, hingga program insentif dan monitoring kinerja penjualan agar penyaluran KPP lebih efektif.

“BTN juga memperkuat jaringan dengan pemerintah daerah, asosiasi pengembang, dan koperasi perumahan untuk memperluas basis penerima KPP,” ujarnya menambahkan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menilai keterlibatan BTN dan perbankan daerah membantu menyelesaikan banyak persoalan perumahan rakyat di Yogyakarta. “Masalah menyangkut developer dan kontraktor bisa diselesaikan. Bank BPD DIY juga diharapkan membuka counter pelayanan agar rakyat dibuat mudah dan cepat,” imbuh Ara.

Ara menuturkan, penyediaan bunga kompetitif diharapkan membuat UMKM, developer, dan kontraktor merasakan manfaat program yang sebelumnya belum ada. “Mereka bisa meminjam sampai Rp 20 miliar. Jadi, tidak harus lahir orang kaya baru, tapi pengusaha UMKM yang lahir dari Yogyakarta,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Khusus Kepresidenan, Muhammad Qadari, menyoroti peningkatan pembangunan rumah subsidi dan perbaikan perumahan dalam beberapa tahun terakhir. “Diharapkan program ini bisa meningkat menjadi 700 ribu sampai satu juta unit dan industri properti bisa menjadi penopang ekonomi nasional,” kata Qadari.

Dalam acara Sosialisasi & Akad KPP yang diselenggarakan di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, BTN menggelar penawaran produk KPP BTN kepada para tamu undangan, yaitu developer, kontraktor, toko bangunan, dan UMKM. Selain itu, disediakan sejumlah booth yang menawarkan produk dan layanan BTN, baik untuk funding maupun transaksi, serta toko bangunan mitra strategis BTN.

“Yogyakarta menjadi langkah awal bagi BTN untuk memulai ekspansi KPP ke daerah potensial lainnya, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari sisi pertumbuhan sektor perumahan dan UMKM, ketiga daerah tersebut menunjukkan tren positif, baik dari sisi permintaan hunian maupun kegiatan UMKM di sektor konstruksi dan bahan bangunan,” pungkas Hermita.

Ikuti Whatsapp Channel Republika