Rabu 09 Aug 2023 19:52 WIB

Airlangga: Realisasi Penyaluran KUR Rp 126,3 Triliun per Juli 2023

Realisasi ini disalurkan kepada 2,3 juta debitur.

Rep: Novita Intan/ Red: Ahmad Fikri Noor
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Foto: Dok. Kemenko Perekonomian
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatat, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 126,3 triliun per Juli 2023. Realisasi ini disalurkan kepada 2,3 juta debitur. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyaluran kredit usaha rakyat masih menunjukkan tren positif. “Penyaluran KUR sekarang sedang dalam tren positif pada tahun ini sampai 31 Juli sebesar Rp 126,3 triliun kepada 2,3 juta debitur dengan NPL terjaga 1,63 persen,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (9/8/2023).

Baca Juga

Airlangga menyebut, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat didorong oleh pertumbuhan kredit UMKM sebesar 7,61 persen. Selain itu, rasio kredit bermasalah bruto kredit usaha rakyat juga tetap terjaga pada angka 1,63 persen dari capaian produksi sebesar 55,4 persen dan graduasi sebesar 52 persen.

"KUR skemanya bunga rendah karena disubsidi oleh menteri keuangan, kalau tidak disubsidi tidak dapat bunga yang murah," ucapnya.

Menurutnya, penyaluran kredit usaha rakyat kepada masyarakat itu juga turut bersumbangsih pada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan penyaluran kredit meningkat sebesar 9,39 persen, dengan kredit yang khusus UMKM tumbuh 7,61 persen secara tahunan.

Ke depanya, pemerintah berupaya memantau perlunya perubahan plafon kredit usaha rakyat yang bergantung pada indikator subsidi bunga. Salah satu sektor yang ditingkatkan yakni sektor pertanian.

Sementara itu Plt Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menambahkan jumlah penyaluran kredit usaha rakyat juga diiringi dengan peningkatan kualitas, baik dari sisi pencapaian kredit usaha rakyat sektor produksi serta jumlah debitur baru maupun debitur yang mengalami graduasi kenaikan kelas. Oleh karena itu, pemerintah mendorong adanya penerima kredit usaha rakyat baru atau kredit usaha rakyat yang naik kelas dengan mempertimbangkan indikator-indikator debitur yang layak.

“Jumlah tersebut juga diinginkan dengan peningkatan kualitas, baik dari segi pencapaian KUR sektor produksi, kemudian juga jumlah debitur baru maupun jumlah debitur yang mengalami graduasi atau kenaikan kelas,” ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement