REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan realisasi pembiayaan investasi telah mencapai Rp 96,6 triliun sejak 1 Januari hingga 31 Oktober 2021."Pembiayaan investasi mengalami lonjakan yang sangat tinggi karena beberapa terutama BUMN yang perlu mendapatkan perhatian selain pembiayaan investasi di dana abadi yang dilakukan pemerintah," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa November 2021 secara daring di Jakarta, Kamis (25/11).

Dengan demikian, realisasi pembiayaan investasi tersebut telah mencapai 52,4 persen dari target APBN yang sebesar Rp 184,5 triliun atau tumbuh 234,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp 28,9 triliun. Ia memerinci pembiayaan investasi tersebut diberikan untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) senilai Rp20 triliun, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp 20 triliun, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Rp 16,62 triliun, dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp 11,12 triliun.

"Untuk BPUI diberikan agar bisa menyelesaikan permasalahan Jiwasraya dan LMAN diberikan untuk pembebasan lahan proyek strategis nasional," ungkap Sri Mulyani.

Bendahara Negara ini menambahkan pembiayaan investasi juga telah diberikan kepada PT Hutama Karya Rp 6,21 triliun, PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) senilai Rp 5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp 2,25 triliun, dan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Rp 2 triliun.

Kemudian, untuk PT PAL Indonesia Rp 1,28 triliun, PT Pelindo III Rp 1,2 triliun, serta PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Rp 980 miliar, serta melalui pinjaman ke daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp10 triliun.

Pencairan alokasi pembiayaan investasi dilakukan berdasarkan analisis kinerja dan urgensi.Adapun untuk bulan Oktober 2021 saja, realisasi pembiayaan investasi tercatat Rp 21,5 triliun yang diberikan kepada PT BPUI Rp 20 triliun dan PPDPP Rp 1,5 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika