REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatat penerimaan negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp 316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Sementara itu, belanja negara lebih tinggi, mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6 persen dari target Rp 3.621,3 triliun. Akibatnya, APBN mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari PDB.  

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai bahwa defisit yang terjadi menunjukkan kelemahan dalam penerimaan negara, sementara belanja belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.  “Belanja negara yang masih rendah bisa berdampak pada perlambatan ekonomi, terutama bagi sektor yang bergantung pada anggaran pemerintah,” kata Awalil dalam keterangan yang diterima dikutip Ahad (16/3/2025).

Ia juga menyoroti rendahnya realisasi belanja kementerian dan lembaga yang baru mencapai 7,2 persen dari target Rp 1.160,1 triliun. “Jika tren ini berlanjut, efek multiplier dari APBN terhadap ekonomi bisa semakin lemah,” tambahnya.  

Namun, Awalil mengingatkan bahwa peningkatan belanja juga harus diimbangi dengan optimalisasi pendapatan negara. “Penerimaan perpajakan masih jauh dari target, terutama pajak yang baru terealisasi 8,6 persen dari target Rp 2.189,3 triliun. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.  

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa defisit 0,13 persen dari PDB masih dalam batas aman dan sesuai desain APBN 2025. “Defisit ini masih di dalam target APBN yang sebesar 2,53 persen dari PDB atau Rp 616,2 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (13/3/2025).  

Sri Mulyani juga menyebut realisasi pembiayaan anggaran hingga Februari 2025 telah mencapai Rp 220,1 triliun atau 35,7 persen dari target Rp 616,2 triliun. “Dua bulan pertama kita telah merealisasi pembiayaan cukup besar,” jelasnya.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika