REPUBLIKA.CO.ID, COLOMBO — Pemerintah Sri Lanka memberlakukan penjatahan bahan bakar mingguan untuk kendaraan umum di tengah meningkatnya kekhawatiran atas pasokan minyak global. Sistem penjatahan berbasis kode QR tersebut mulai berlaku sejak Ahad (15/3/2026), menurut laporan media setempat Daily Mirror.
Menurut sistem tersebut, jatah mingguan BBM diberikan sebanyak 15 liter untuk mobil, 5 liter untuk sepeda motor, 15 liter untuk kendaraan beroda tiga, dan 60 liter untuk bus. Warga setempat tidak dapat membeli bahan bakar tanpa kode QR yang sah, dan seluruh pemilik kendaraan harus mendaftarkan kendaraan mereka melalui situs resmi pemerintah.
Pemerintah Sri Lanka menyebut langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penimbunan bahan bakar dan panic buying, serta memastikan distribusi adil stok bahan bakar yang terbatas dan menjaga kegiatan ekonomi dasar tetap berjalan.
Pemberlakuan sistem kode QR tersebut mengakibatkan antrean panjang di sejumlah SPBU di Sri Lanka, khususnya pada hari pertama penerapan. Menurut pejabat setempat, Sri Lanka memiliki stok bahan bakar minyak untuk 27 hari dan stok bahan bakar diesel untuk 33 hari. Lebih lanjut, asosiasi petugas medis pemerintah Sri Lanka, GMOA, memperingatkan bahwa kuota bahan bakar yang dialokasikan tidak cukup bagi para dokter untuk menjalankan tugasnya dengan baik.
Juru bicara GMOA, dr Chamil Wijesinghe, mengatakan jatah mingguan 15 liter BBM untuk mobil masih kurang bagi tenaga medis untuk melakukan perjalanan dan merespons panggilan darurat. Terlebih, banyak dokter yang tinggal jauh dari tempat kerja mereka dan sering kali bekerja dengan sistem panggilan siaga, sehingga dituntut siap berangkat dalam waktu singkat.
Meski di tengah kenaikan harga diesel dan kekhawatiran atas pasokan minyak, Kementerian Tenaga dan Energi Sri Lanka menjamin pasokan listrik akan tetap stabil. Pejabat setempat memastikan Sri Lanka memiliki jumlah bahan bakar yang cukup untuk operasional pembangkit listrik tenaga termal, sementara pembangkit listrik tenaga air dan tenaga surya juga membantu memastikan keamanan pasokan listrik.
Sri Lanka juga meningkatkan upaya diplomasi untuk memastikan suplai bahan bakar tambahan dari India, Rusia, dan China.
Sementara itu, di Malaysia, pelaku industri pariwisata setempat meminta pemerintah untuk memberikan subsidi bahan bakar sementara bagi operator transportasi wisata karena kenaikan harga BBM membuat biaya operasional melonjak.
Sebagaimana dilaporkan Bernama, perwakilan industri mengaku banyak operator bus dan van wisata telah meneken kontrak operasi beberapa bulan lalu berdasarkan harga BBM yang lebih rendah. Sejumlah negara Asia juga telah menetapkan skema belajar dan bekerja dari rumah untuk memitigasi kemungkinan kelangkaan energi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika