Kamis 19 Mar 2026 21:40 WIB

Prabowo Blak-blakan Ungkap Alasan Pangkas Belanja tak Produktif

Pada tahap awal efisiensi, pemerintah telah menghemat anggaran hingga Rp308 triliun.

Presiden Prabowo Subianto.
Foto: BPMI Setpres
Presiden Prabowo Subianto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kebijakan pemangkasan belanja anggaran negara yang tidak produktif dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah potensi korupsi. Pemerintah menilai langkah ini penting agar penggunaan uang negara tetap tepat sasaran.

Prabowo mengatakan, pada tahap awal efisiensi, pemerintah telah menghemat anggaran hingga Rp308 triliun dari belanja pemerintah pusat.

Baca Juga

“Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi,” kata Prabowo dalam siaran “Presiden Prabowo Menjawab” yang tayang pada Kamis (19/3/2026).

Prabowo mengaitkan kebijakan tersebut dengan indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu negara.

Prabowo menyebut ICOR Indonesia berada di kisaran 6,5, lebih tinggi dibandingkan Thailand, Malaysia, dan Vietnam, yang mencerminkan tingkat efisiensi investasi yang lebih rendah.

“Jadi angka ini artinya 30 persen lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun atau 230 miliar dolar AS. 30 persen dari itu maka 75 miliar dolar AS. Ini tidak efisien,” kata Prabowo.

Prabowo menilai masih terdapat ruang besar untuk efisiensi, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial seperti kegiatan seremonial, pembelian alat tulis kantor, serta rapat dan seminar di luar kantor.

Prabowo juga menyoroti kebiasaan pengadaan barang yang dilakukan berulang setiap tahun serta kegiatan kajian yang dinilai belum menyasar persoalan utama seperti kemiskinan dan lapangan kerja.

Dalam menghadapi potensi krisis, Prabowo menekankan pentingnya pengendalian konsumsi dan efisiensi lintas sektor, termasuk mempertimbangkan kebijakan pengurangan hari kerja dan penerapan kerja dari rumah.

“Saya lihat negara-negara lain umpamanya hari kerja dari 5 jadi 4, Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu Covid kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah,” kata Prabowo.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement