REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti rendahnya serapan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga hingga kuartal III 2025. Berdasarkan laporan realisasi per 30 September 2025, belanja kementerian/lembaga (K/L) baru mencapai Rp 800,9 triliun atau 62,8 persen dari total outlook Rp 1.275,6 triliun.

"Beberapa K/L dengan anggaran besar tetapi kami note penyerapannya masih di bawah 50 persen yaitu BGN, Kementerian PU, dan Kementerian Pertanian," ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Taklimat Media APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat memiliki serapan paling rendah di antara seluruh K/L, yakni Rp 19,7 triliun atau hanya 16,9 persen dari total pagu Rp 116,6 triliun. Rendahnya penyerapan anggaran itu menjadi perhatian, sebab BGN memiliki program strategis untuk peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Sementara itu, realisasi belanja Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencapai Rp 41,3 triliun atau 48,2 persen dari outlook Rp 85,7 triliun. Kementerian Pertanian juga masih rendah, baru Rp 9 triliun atau 32,8 persen dari alokasi Rp 27,3 triliun.

Kemenkeu mendorong seluruh K/L mempercepat pelaksanaan kegiatan pada kuartal IV untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi. "Kita memerlukan belanja di kuartal IV-2025 tetapi kita juga terus mendorong efisiensi belanja di setiap K/L," kata Suahasil.

Pemerintah menekankan pentingnya akselerasi proyek dan pengadaan barang dan jasa agar penyerapan anggaran berjalan optimal. Selain itu, K/L diminta memperkuat monitoring penggunaan dana serta mempercepat pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal.

"Belanja K/L tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya, efisiensi dan akuntabilitas harus terus dijaga," ucap Suahasil menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika