REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gelombang relokasi industri tenaga kerja padat disebut bakal mengalir ke Pulau Jawa seiring adanta tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang menekan biaya produksi di Cina dan Vietnam. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mochammad Firman Hidayat menyebut, sedikitnya 27 perusahaan di Cina dan Vietnam telah mengajukan rencana pemindahan pabrik, terutama ke Jawa Tengah, dengan potensi penciptaan 120 ribu lapangan kerja baru.
Firman menjelaskan sebagian besar perusahaan bergerak di sektor alas kaki dan perkebunan yang sensitif terhadap perubahan struktur biaya global. Ia mengatakan, selisih tarif yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi pemicu utama pergeseran investasi karena Indonesia kini dikenai tarif 19 persen, sementara Cina 47 persen dan Vietnam 20 persen.
Menurut Firman, arus relokasi tersebut bisa menjadi peluang pertumbuhan ekonomi bila ditopang percepatan perizinan dan reformasi birokrasi.
Di sisi lain, Firman menilai kesiapan tenaga kerja menjadi tantangan yang harus segera diatasi di daerah tujuan relokasi. Ia mencontohkan kebutuhan tenaga penjahit di Jawa Tengah yang belum terpenuhi karena sebagian besar masyarakat masih bekerja di sektor pertanian.
“Salah satu kendala yang mereka hadapi di Jawa Tengah gitu kan, mereka butuh tenaga-tenaga penjahit gitu ya, itu susah nyarinya. Karena rata-rata di sana adalah petani dan lain-lainnya,” ujar Firman dalam Indonesia Economic Outlook 2025 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (24/11/2025).
Firman menambahkan, perusahaan memerlukan waktu untuk pelatihan tenaga lokal agar produktivitas dapat menyamai negara pesaing. “Jadi, mereka butuh waktu untuk melatih para tenaga kerja di Jawa gitu kan. Sehingga, produktivitasnya bisa meningkat, at least setara dengan Vietnam,” kata Firman.
Ia menegaskan reformasi birokrasi dan perbaikan iklim investasi diperlukan untuk menarik investasi formal berkualitas. Menurut Firman, Indonesia masih tertinggal dari Vietnam dan India dalam hal keterbukaan investasi dan daya saing tenaga kerja.
“Ini salah satu indikator saja, bagaimana restriksi, ketertutupan investasi Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan saingan kita, Vietnam dan India. Dan yang paling besar adalah ada restriksi. Ini tadi ada bicara soal restriksi impor, ada bicara juga soal TKDN dan lain-lainnya. Ini yang kemudian harus kita reformasi,” ujar Firman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika