REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) digunakan untuk meningkatkan skala bisnis petani dari produksi hingga ke pascapanen. Peningkatan skala bisnis petani merupakan tujuan untuk pembentukan kegiatan ekonomi seperti korporasi oleh para petani.
"KUR juga perlu didorong agar dalam pengembangan skala ekonomi yang lebih luas, petani mampu membeli, contohnya, rice milling unit (mesin penggiling padi) yang bisa dikerjakan langsung ataupun juga bisa dibuatkan ekosistem petani dan nelayan," kata Airlangga dalam konferensi pers daring usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa (6/10).
Airlangga mengatakan KUR juga dapat menambah permodalan petani agar memperluas jangkauan pemasaran produk pertaniannya. Petani juga dianjurkan untuk memanfaatkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan rintisan (start up) untuk memasarkan produknya.
"Disambungkan atau di-linkke perusahaan teknologi seperti Sayurboxatau Tanihub,"ujar dia.
Perusahaan-perusahaan penyalur pembiayaan bagi petani seperti PT Permodalan Nasional Madani (Persero), kata Airlangga, juga perlu melakukan pembinaan, selain menyalurkan kredit murah. "Seperti terkait model rice milling unit di Demak, Jawa Tengah, untuk beras. Diharapkan 1-2 contoh ini bisa ditiru di daerah lain," ujar dia.
Dalam ratas itu, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa model bisnis korporasi petani dan nelayan di lapangan belum berjalan optimal, sehingga jajaran kementerian perlu fokus membangun 1-2 model bisnis korporasi petani dan nelayan di satu provinsi untuk selanjutnya dicontoh provinsi lain.
"Saya melihat implementasi model korporasi petani dan nelayan belum berjalan optimal di lapangan," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Menurut Presiden, pembentukan model bisnis korporasi bagi petani dan nelayan ini untuk meningkatkan taraf hidup petani dan nelayan dan tentu saja untuk mewujudkan transformasi ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika