REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) mengusulkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk tidak memangkas anggaran infrastruktur di dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Gapensi usul agar kinerja dan operasional Kementerian PUPR tidak terganggu untuk menyediakan infrastruktur dan rumah rakyat, anggarannya jangan dipangkas lagi," kata Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Gapensi Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Sabtu (6/8).

Menurut dia, Kementerian PUPR perlu ditunjang oleh anggaran operasional yang cukup untuk menunjang upaya kementerian tersebut dalam membangun infrastruktur dan perumahan untuk rakyat. Apalagi, ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat merupakan sektor prioritas pemerintahan Jokowi-JK. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah pusat dinilai telah sukses mengeksekusi berbagai proyek-proyek infrastruktur.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyesuaian belanja pemerintah untuk menjaga defisit anggaran akan dilakukan tanpa mengajukan kembali revisi APBNP 2016. Ia memastikan penyesuaian belanja tersebut akan dilakukan sesuai amanat UU Keuangan Negara agar pengelolaan keuangan negara dapat lebih efektif, transparan dan bertanggung jawab serta memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika