REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan memangkas anggaran sektor infrastruktur sebesar 34,3 persen pada 2025. Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Abdul Manap Pulungan, menyoroti pemotongan anggaran infrastruktur karena sektor tersebut memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja.  

"Sangat disayangkan ya ketika yang dipotong itu adalah anggaran infrastruktur karena infrastruktur ini berdampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Apalagi kalau yang dipotong itu adalah pembangunan infrastruktur baru," ujar Abdul dalam diskusi bertajuk "100 Hari Asta Cita Ekonomi, Memuaskan?” di Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Abdil menambahkan anggaran infrastruktur tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga perawatan. Abdul berharap alokasi pemangkasan infrastruktur ditujukan terhadap sektor perawatan. 

"Mudah-mudahan yang dipotong itu anggaran perawatan infrastruktur, bukan pembangunan fisik baru," ucap Abdul.  

Abdul menilai menyoroti dampak pemotongan anggaran ini terhadap ekonomi daerah. Abdul menilai daerah akan terkena imbas signifikan dengan adanya kebijakan tersebut. 

"Daerah itu stimulusnya adalah belanja infrastruktur. Tidak bisa kita memaksimalkan pertumbuhan ekonomi daerah kalau hanya bertumpu pada belanja pegawai yang tidak memiliki efek berganda signifikan terhadap perekonomian," kata Abdul.  

Senada dengan Abdul, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M Rizal Taufikurahman, juga menilai pemangkasan anggaran infrastruktur ini akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi. Rizal menyampaikan infrastruktur merupakan merupakan penggerak utama investasi dan aktivitas ekonomi nasional. 

Menurut Rizal, keputusan tersebut berpotensi menurunkan investasi produktif karena infrastruktur memiliki efek berganda yang tinggi terhadap ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi domestik. Rizal juga mengkhawatirkan efek jangka panjang yang dapat menggerogoti daya saing ekonomi nasional.

"Dampaknya tentu punya potensi terhadap penurunan investasi produktif. Kalau dipangkas ya tentu akan melemahkan pertumbuhan sektor itu. Apalagi secara efisiensi logistik dan konektivitas antarwilayah," ujar Rizal.

Menurut Rizal, keputusan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil serta daya saing nasional di tengah kebutuhan investasi yang terus meningkat. Rizal menegaskan perlunya pemerintah lebih selektif dalam menentukan pemangkasan anggaran. 

"Pemerintah harus lebih selektif dan hindari pemangkasan anggaran terhadap sektor infrastruktur yang mendukung produktivitas ekonomi," kata Rizal.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika