REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah menyiapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp 422,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Anggaran ini akan digunakan untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8/2023). “Untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp 422,7 triliun,” kata Jokowi.
Anggaran infrastruktur 2024 ini akan diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar; peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; dan peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier hingga mendukung proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, dan berkelanjutan; pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi; serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN,” lanjut Jokowi.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran di bidang ketahanan pangan sebesar Rp 108,8 triliun. Anggaran ini diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani.
Selain itu juga untuk percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; pengembangan kawasan food estate; dan penguatan cadangan pangan nasional.
“Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 108,8 triliun,” kata Jokowi.
Sedangkan untuk mendorong aktivitas ekonomi agar bernilai tambah tinggi, di antaranya dilakukan dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam. Jokowi mengatakan, dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya.
“Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB),” kata dia.
Jokowi mengatakan, langkah ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi agar menciptakan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika