REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung rencana Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan tersebut dinilai dapat menyelamatkan anggaran negara ke depan dari jurang defisit yang terlalu lebar.
Namun menurut Ketua Komite tetap Mineral Kadin, Poltak Sitanggang, pemerintah jangan asal mengurangi subsidi BBM. Pemerintah ke depan sepatutnya juga mengatur ulang aturan tata kelola mineral di Indonesia dalam jangka pendek dan menengah.
"Ini penting dilakukan supaya sektor mineral mampu berkontribusi lebih besar terhadap PDB," imbuh dia, Jumat (29/8). Untuk teknisnya, ia pun mengusulkan agar subsidi BBM ke depan langsung dihilangkan seluruhnya, bukan secara bertahap. Dengan syarat, ungkap dia, percepatan pembangunan infrastruktur yang signifikan mesti terus dilakukan sebagai bantalannya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat juga menilai pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) perlu dilakukan pemerintah. Ia pun memperkirakan kebijakan tersebut baru tepat dilakukan pada awal tahun depan.
“Menurut perhitungan saya, pada waktu tersebut inflation rates masih rendah, sehingga (pengurangan subsidi BBM) itu mungkin untuk dilakukan. Jadi, ini soal timing saja,” ujarnya, Kamis (28/8). Hanya saja, Hidayat berpendapat subsidi BBM nantinya sebaiknya tidak langsung dihilangkan seluruhnya, melainkan secara bertahap. Alasannya jika langsung dicabut akan membebani masyarakat.
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengalokasikan subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LVG sebesar Rp 291,1 triliun dalam RAPBN 2015. Besaran tersebut mengalami kenaikan Rp 44,6 triliun dibandingkan APBN Perubahan 2014 yang jumlahnya Rp 246,49 triliun. Semakin membengkaknya alokasi subsidi BBM ini dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi perekonomian Indonesia tahun depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika