REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wanhar, menyampaikan pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik nasional. Hingga Agustus 2025, rasio elektrifikasi telah mencapai 98,5 persen. Meski begitu, masih terdapat sekitar 1,2 juta rumah tangga yang belum menikmati listrik.
Menurut Wanhar, kelompok masyarakat tanpa akses listrik sebagian besar berada di wilayah terpencil, perbatasan, dan kawasan timur Indonesia. Pemerintah menilai pemerataan akses energi merupakan bagian penting dari upaya menciptakan keadilan sosial sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.
“Masih ada lebih dari 1,2 juta rumah tangga yang belum menikmati akses listrik, yang merupakan bagian dari 1,5 persen masyarakat yang belum terpenuhi. Inilah tantangan besar yang harus kita jawab bersama agar tidak ada satu pun warga Indonesia yang tidak memiliki akses listrik,” ujarnya dalam peluncuran Electricity Connect 2025 di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Kementerian ESDM mencatat peningkatan rasio elektrifikasi nasional selama lima tahun terakhir didorong oleh program perluasan jaringan distribusi dan pembangunan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) di daerah nonkomersial. Program tersebut mencakup pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal, mikrohidro, dan bioenergi yang disesuaikan dengan potensi lokal.
Selain pembangunan fisik, Kementerian ESDM juga menggandeng PT PLN (Persero) dalam program listrik pedesaan terintegrasi. Melalui kerja sama ini, daerah-daerah dengan potensi ekonomi menengah ke bawah mendapat prioritas untuk disambungkan ke sistem jaringan nasional atau hybrid off-grid. Pendekatan ini dinilai efektif menekan kesenjangan akses listrik di luar Jawa dan Bali.
Wanhar menjelaskan, pemerataan akses listrik bukan sekadar memenuhi kebutuhan energi rumah tangga, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru. Ketersediaan listrik di desa-desa diyakini dapat mendorong pertumbuhan sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil.
“Pemerataan listrik adalah fondasi kemandirian bangsa. Tanpa akses energi, sulit membangun kualitas hidup dan daya saing masyarakat di daerah,” kata Wanhar.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan seluruh wilayah Indonesia terlistriki sebelum 2030 melalui strategi multisumber energi dan penguatan jaringan transmisi antarwilayah. Pembangunan interkoneksi serta pengembangan super grid nasional akan membantu mengalirkan pasokan listrik ke kawasan terpencil.
Kementerian ESDM menilai keberhasilan program elektrifikasi tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada kolaborasi lintas sektor. Peran pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan akses energi hingga pelosok negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika