REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Minat investor terhadap Surat Utang Negara (SUN) masih tinggi. Dalam lelang yang digelar Selasa, 15 Juli 2025, pemerintah menerima penawaran hingga Rp109 triliun. Namun, hanya Rp32 triliun yang diserap untuk kebutuhan pembiayaan APBN.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menyebut lelang ini mencakup delapan seri SUN, mulai dari jatuh tempo jangka pendek hingga sangat panjang, yaitu tahun 2064. "Total nominal yang dimenangkan dari delapan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp32 triliun," tulis DJPPR dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (16/7/2025).

Dua seri yang paling banyak diminati adalah FR0104 dan FR0103 dengan penawaran masing-masing Rp37,47 triliun dan Rp32,46 triliun. Pemerintah menyerap Rp5,95 triliun dan Rp7,25 triliun dari dua seri tersebut. Yield rata-rata yang dimenangkan berkisar 6,15 hingga 7,05 persen, tergantung jatuh tempo dan kupon.

DJPPR menyebut tingginya minat menunjukkan kepercayaan investor terhadap pengelolaan keuangan negara. Lelang dilakukan sebagai bagian dari strategi pembiayaan untuk mendanai belanja negara, termasuk pembangunan dan program sosial.

"Pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang ditentukan," tulis DJPPR.

Tren pembiayaan dari pasar surat utang juga terjadi di sektor swasta. Data PEFINDO menunjukkan penerbitan obligasi dan sukuk korporasi pada semester I 2025 naik tajam menjadi Rp90,9 triliun, tumbuh 48 persen dibandingkan tahun lalu. Kebutuhan pembiayaan, terutama untuk refinancing utang yang jatuh tempo, masih akan tinggi di semester kedua. 

“Jatuh tempo surat utang korporasi tahun 2025 sebesar Rp161,22 triliun, dengan Rp96,43 triliun di antaranya akan jatuh tempo pada semester kedua,” Kepala Ekonom PEFINDO Suhindarto dalam konferensi pers, Selasa (15/6/2025).

Suhindarto menyebut, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tingginya suku bunga luar negeri, pemerintah dinilai tepat memilih pendanaan dari dalam negeri. Strategi ini memperkuat stabilitas fiskal dan memberi ruang lebih besar untuk belanja prioritas di dalam negeri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika