REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia mencatat jumlah masyarakat Indonesia miskin pada 2024 mencapai hingga 60,3 persen, dihitung berdasarkan standar ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah atas. Hal itu diungkap dalam Laporan Macro Poverty Outlook terbaru edisi April 2025.
Dalam laporan tersebut, jumlah populasi Indonesia mencapai hingga 285,1 juta orang. Sehingga, jumlah masyarakat miskin yang sebanyak 60,3 persen mencapai sekitar 172 juta orang.
Persentase tersebut berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas, yakni pengeluaran per kapita sebesar 6,85 dolar AS per hari, atau sekira Rp 115.300 per hari (kurs Rp 16.829 per dolar AS). Bank Dunia mencatat, Indonesia mencapai status negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023.
Status negara berpendapatan menengah ke atas tersebut diperoleh dengan angka pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI) sebesar 4.580 dolar AS per kapita. Klasifikasi suatu negara berpendapatan menengah ke atas menurut Bank Dunia adalah angka GNI berkisar di 4.466—13.845 dolar AS per kapita.
Angka jumlah penduduk miskin Indonesia menurut laporan terbaru Bank Dunia tersebut tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya Malaysia yang hanya sebesar 1,3 persen, Thailand sebesar 7,1 prsen, dan Vietnam sebesar 18,2 persen. Namun, lebih rendah dibandingkan Laos yang angka penduduk miskinnya sebanyak 68,5 persen.
Namun, Bank Dunia memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia yang terkategori miskin tersebut akan menurun dalam beberapa tahun ke depan. Yakni pada 2025 menjadi 58,7 persen, kemudian menjadi 57,2 persen pada 2026 dan menjadi 55,5 persen pada 2027.
Bank Dunia menyebut, Indonesia menargetkan status negara berpendapatan tinggi pada 2045. Menurut Bank Dunia, Indonesia perlu melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk bisa mencapai target tersebut.
“Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia harus mempercepat pertumbuhannya hingga setidaknya 6 persen. Pemerintah menargetkan 8 persen pada 2029 melalui investasi yang lebih tinggi. Sementara permintaan yang kuat telah mendukung kinerja ekonomi yang stabil dan menurunkan kemiskinan, percepatan pertumbuhan memerlukan penerapan reformasi struktural untuk meningkatkan potensi pertumbuhan negara dan mengurangi risiko pemanasan berlebihan,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika