REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terus diminta memberikan penjelasan terkini mengenai subsidi bahan bakar minyak (BBM). Terlebih terkait perihal mekanisme penyalurannya.
Beberapa hari lalu, Bahlil menegaskan, pihaknya masih fokus ke pemantapan akurasi pendataan. Semua lewat satu pintu yakni, Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Jumat (10/12/2025), ia mengatakan akan mengadakan rapat dengan pimpinan BPS.
"Setelah saya rapat sama BPS, BPS presentasikan data sejauh mana, baru (menuju tahapan selanjutnya)," kata Menteri ESDM, pada akhir pekan lalu, ditulis Ahad (12/1/2025).
Bahlil sempat menyebut berbagai tahapan ini sudah nyaris rampung. Berada di kisaran 90 persen. Lalu apakah bisa diumumkan dalam bulan ini?
"Saya nggak bisa menjamin, tapi kalau tahun ini, Insya Allah," ujar tokoh yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar itu.
Seperti di berbagai informasi yang telah tertulis, ada potensi mekanisme dicampur. Pertama subsidi langsung pada barang seperti yang selama ini diterapkan. Berikutnya memakai opsi bantuan langsung tunai (BLT).
Terkait BLT, penyalurannya menyasar golongan yang membutuhkan. Itulah mengapa butuh pendataan yang benar-benar akurat. Sehingga tidak salah sasaran.
Sebelumnya, data penerima bantuan atau yang berhak mendapat subsidi, diperoleh dari banyak sumber. Ada yang tertulis di Kementerian Sosial (Kemensos). Pertamina dan PLN juga memiliki tabungan data sendiri.
"Sekarang datanya semua dikumpul ke satu pintu, lewat BPS (Badan Pusat Statistik), sudah tiga kali perubahan, tinggal sedikit lagi," ujar Bahlil.
Pemerintah, tegas dia, tak ingin permasalahan klasik terulang. Apalagi kalau bukan penerima subsidi yang tidak tepat sasaran. Sehingga akurasi data menjadi harga mati.
Bahlil sempat menyebut progres menuju implementasi subsidi BBM ini 90 persen. Sekarang, menurutnya sudah meningkat. Meski demikian, ia belum bisa menyatakan secara pasti waktu pengumumannya.
"Ya 98 (persen) lah. Doain ya," ujarnya.
Mengenai skema seperti apa yang akan diambil, Bahlil belum memberikan bocoran pastinya. "Nanti kalau sudah final, semua kita umumkan, termasuk skema, dan lain-lain. Tapi yang pernah saya ngomong itu, tidak akan bergeser jauh-jauh dari situ."
Ia mengulang pernyataannya. Persoalan selama ini, data tumpang tindih. Terlalu banyak sumber yang menyimpan data-data tersebut. Baik itu Kementerian/Lembaga, BUMN, dan sebagainya. "Kemudian kita jadikan satu, supaya tidak tumpang-tindih. Masa kita memberikan subsidi kepada orang yang tidak tepat, kan tidak pas," tutur Bahlil.
Pada akhir tahun lalu, Menteri ESDM menyebut pembahasan skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah selesai. Artinya dalam tahap finalisasi menuju implementasinya. Namun, ia belum bisa mengumumkan secara detail.
Masih ada fase lanjutan. Baru kemudian diinformasikan ke publik. "Menyangkut metode subsidi, sudah rampung. Insya Allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas (Rapat Terbatas), dan setelah diputuskan lewat ratas baru kami umumkan," kata Bahlil saat ditemui setelah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Ia menegaskan, intinya, pemerintah mencari formulasi terbaik untuk kebaikan semuanya. Sehingga perlu pemantapan di tahap final ini. Setelahnya, publik bisa mendengar dengan detail.
Awak media mendesaknya berbicara perihal kapan waktu pengumuman tersebut. "Nanti setelah ratas, diputuskan, baru saya umumkan, baru ketahuan semuanya. Insya Allah 2025," ujar Bahlil.
Sebelumnya, muncul opsi penggabungan dalam skema penyaluran subsidi BBM. gabungan antara subsidi barang dan pengalihan ke bantuan langsung tunai. Subsidi barang seperti yang selama ini bergulir. Sementara pengalihan ke BLT, artinya langsung ke manusia atau individu penerima. Terkait hal itu, tergantung akurasi pendataan.
"Sekarang ini data penerima BLT lagi disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Begitu sudah selesai karena kita ingin satu data, kita mau konversi daripada subsidi ke BLT sebagian itu harus tepat sasaran dan datanya sekarang lagi disusun oleh BPS. Kalau sudah selesai kami akan umumkan," tutur Bahlil, beberapa waktu lalu.
Subsidi energi menjadi topik hangat yang selalu dibahas. Pasalnya ini menyentuh kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Golongan tersebut berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Sehingga pemerintah harus jeli dalam belum membuat keputusan terkait penyalurannya. Ini demi menghindari gejolak atau pro kontra secara masif di masyarakat, Selain bbm, subsidi energi juga termasuk listrik dan LPG (Liquefied petroleum gas).
Ikuti Whatsapp Channel Republika