REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga untuk merespons pelemahan rupiah ke Istana Negara pada Kamis (20/6/2024) malam. Setelah pertemuan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Tim Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan anggaran kabinet mendatang.

"Mengenai program-program baru, sampai hari ini kami terus berkoordinasi dengan tim Pak Prabowo untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan anggaran maupun mekanisme pelaksanaan program-program tersebut," ujar Menkeu saat dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Menurut Sri Mulyani, kebutuhan anggaran kabinet mendatang termasuk program-programnya, akan dibahas secara terpisah dan dijelaskan oleh tim Prabowo Subianto untuk kebutuhan pemerintahan baru nantinya. Namun, dari sisi RAPBN 2025, kata dia, karena dibahas dan dilakukan persiapan sejak saat ini, maka perhitungan sudah dilakukan.

"Pesannya adalah APBN tetap dijaga secara hati-hati, karena ini adalah instrumen yang sangat-sangat penting bagi pemerintahan siapa saja, ke depan juga. Dan juga dari sisi sustainabilitas maupun dari sisi komitmen defisit untuk dijaga di level 3 persen, dengan debt to GDP ratio tetap dijaga pada level affordable dan prudent, sehingga bisa menjadi fondasi stabilitas bagi pemerintahan baru," kata dia.

Menurut Sri Mulyani, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan tim Prabowo, agar pihak Prabowo dapat melihat seluruh aspek APBN, yang dikelola transparan, akuntabel dan penuh kehati-hatian.

"Untuk menjadi instrumen yang bisa digunakan secara sustainable bagi pemerintahan baru," tuturnya.

Adapun berdasarkan pembahasan RAPBN 2025 dengan DPR, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati asumsi-asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi di rentang 5,1–5,5 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, nilai tukar Rp15.300–15.900 per dolar AS, dan suku bunga Surat Berharga Negara tahun depan diperkirakan berada pada rentang 6,9–7,2 persen.

Sementara, untuk harga minyak disepakati dengan Komisi VII DPR sebesar 80-85 dolar AS per barel, lifting minyak 600–605 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.003 ribu sampai 1.047 ribu barel ekuivalen minyak per hari.

"Ini asumsi yang sudah dibahas dan sampai hari ini pembahasan dengan Badan Anggaran (DPR) juga melihat secara lebih detail penerimaan negara, proyeksinya tahun depan, dan belanja negara, termasuk belanja negara yang mengakomodasi untuk pemerintahan baru 2025," jelasnya.

Sri Mulyani juga menyampaikan defisit RAPBN 2025 dipatok 2,21–2,8 persen. Angka tersebut menurutnya memberi rentang yang lebih lebar. "Dan, ini berarti kita akan mampu untuk tetap menjaga fiskal yang prudent, hati-hati dan tetap sustainable, namun pada saat yang sama bisa mengakomodasi program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru 2025," imbuhnya.

Strategi Bank Indonesia tahan pelemahan rupiah (berikutnya)

Ikuti Whatsapp Channel Republika