REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemanfaatan QRIS di Jakarta tercatat menyumbang 37,35 persen dari seluruh volume transaksi nasional per September 2025. Namun, dari enam kabupaten/kota di Jakarta, tingkat adopsi QRIS di Kepulauan Seribu masih menjadi yang paling rendah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jakarta, Iwan Setiawan, mengatakan digitalisasi di Jakarta menunjukkan kinerja sangat positif. Pada semester I 2025, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) mencapai 97,73 persen dan masuk kategori Pemda Digital, dengan kontribusi QRIS terhadap PAD sebesar 3,41 persen.
“Pada Kuartal III 2025, volume transaksi QRIS mencapai sekitar 3,8 miliar transaksi atau tumbuh 182 persen secara tahunan, berkontribusi 37,35 persen terhadap nasional. Ini didukung oleh jumlah merchant sekitar 6,3 juta dan pengguna sekitar 6 juta,” ujar Iwan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Senin (17/11/2025).
Meski demikian, Kepulauan Seribu masih tertinggal jauh dalam pemanfaatan QRIS. Hingga September 2025, baru ada 4.300 merchant atau 0,08 persen pelaku usaha yang menggunakan QRIS. Volume transaksinya pun masih minim, hanya sekitar 22 ribu transaksi atau 0,004 persen dari total Jakarta.
Iwan menyebut sejumlah faktor menjadi tantangan utama, mulai dari konektivitas yang tidak merata, terbatasnya layanan penyedia jasa pembayaran, hingga variasi literasi digital masyarakat. Kondisi geografis kepulauan juga membatasi penetrasi layanan keuangan lainnya.
Padahal, menurutnya, Kepulauan Seribu memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata digital. “Mayoritas masyarakat bekerja di sektor pariwisata seperti pemandu wisata, kuliner, dan homestay,” katanya.
BI Jakarta, lanjut Iwan, terus mendorong pengembangan ekowisata berkelanjutan dan inklusif di Kepulauan Seribu, sekaligus memperkuat ekosistem digital. Implementasi QRIS Cross Border dinilai mampu meningkatkan kenyamanan wisatawan mancanegara, sementara QRIS Tap berpotensi mendukung efisiensi pembayaran transportasi antarpulau.
Beragam upaya perluasan akseptasi QRIS juga telah dilakukan, termasuk FGD Elektronifikasi Destinasi Wisata bersama Balai TN Kepulauan Seribu dan Pemerintah Provinsi Jakarta. Targetnya, pembayaran digital dapat diterapkan di titik-titik strategis destinasi wisata.
Ke depan, BI Jakarta akan memperkuat sinergi kebijakan serta mendorong digitalisasi yang berkelanjutan. “Fokusnya mencakup optimalisasi infrastruktur sosial-digital, peningkatan akses layanan keuangan digital, dan penguatan literasi digital masyarakat,” ujar Iwan.
Di sisi pelaku usaha, manfaat QRIS sudah dirasakan langsung. Salbi (51), pemilik warung makan di Pulau Pari, mengatakan transaksi digital mempermudah wisatawan sekaligus mempermudah pengelolaan usahanya. “Biasanya mereka datang membawa uang tunai minim. Dengan QRIS jadi gampang. Saya juga enggak perlu repot menyediakan uang kembalian,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika