REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi menegaskan, penggunaan sepeda motor listrik dapat membantu mengurangi beban pemerintah dalam mengalokasikan subsidi bahan bakar minyak. Harga BBM di Indonesia juga kian tergantung pada pasar dunia lantaran hampir separuh kebutuhan didatangkan dari impor.
“Kenapa motor listrik? Agar subsidi BBM yang cukup tinggi di Indonesia dengan harapan kalau yang digunakan motor listrik, pengguna BBM berkurang dan subsidi pasti bisa dikurangi,” kata Budi di Jakarta, Kamis (19/10/2023).
Budi mengatakan, pemerintah mendorong penggunaan motor listrik dengan mengalokasikan anggaran untuk pembelian subsidi motor listrik. Baik itu untuk pembelian unit baru maupun konversi motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit.
Di sisi lain, ia kembali menegaskan, penggunaan kendaraan listrik umumnya akan membantu mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi. Hal itu juga tengah dilakukan oleh negara-negara di dunia sebagai bagian dari upaya transisi energi.
“Kita tahu semua negara melakukan tindakan nyata untuk mengatasi pemanasan global. Di Jakarta, kita sudah rasakan suhu 37 derajat. Ini dampak dari penggunaan kendaraan motor bahan bakar fosil,” ujar Budi.
Hanya saja, Budi tak menampik penggunaan motor listrik di Indonesia cenderung lambat kendati industri produsen motor listrik terus bertumbuh. Oleh karena itu, Aismoli sebagai asosiasi yang menaungi sekitar 40 produsen motor listrik turut diminta pemerintah untuk melakukan promosi dan kampanye penggunaan kendaraan listrik. Namun, tetap disesuaikan dengan kemampuan kapasitas produksi di dalam negeri.
“Saya maunya sih lari supaya cepat, tapi kan ada keterbatasan. Jadi saya juga melihat kapasitas dan kemampuan sumber daya yang ada di masing-masing industri,” ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah tercatat telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 57,7 triliun, yang dialokasikan untuk membayar subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak per semester I 2023. Adapun realisasi ini setara dengan pembayaran Rp 9,6 triliun per bulan bagi pengguna subsidi dari bahan bakar minyak.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang operasinya langsung memengaruhi hajat hidup orang banyak. Adanya berbagai hal tersebut, masyarakat tetap dijaga oleh anggaran pendapatan dan belanja dari berbagai guncangan yang terjadi karena ekonomi dunia yang fluktuatif.
"Kita membelanjakan subsidi dan kompensasi (BBM) Rp 57,7 triliun. Ini artinya tiap bulan APBN membayar Rp 9,6 triliun bagi pengguna subsidi dari BBM," ujarnya beberapa waktu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
