Senin 20 Feb 2023 17:51 WIB

BI: Pemetaan Produksi Pertanian Bantu Kendalikan Inflasi di Bali

Inflasi kerap disumbang pengan bergejolak seperti beras, cabai, bawang, dan telur.

Pedagang melayani pembeli di pasar tradisional (ilustrasi). Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali Trisno Nugroho mengajak Dinas Pertanian di kabupaten/kota di Pulau Dewata agar aktif memetakan hasil produksi pertanian, sebagai salah satu upaya untuk pengendalian inflasi.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Pedagang melayani pembeli di pasar tradisional (ilustrasi). Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali Trisno Nugroho mengajak Dinas Pertanian di kabupaten/kota di Pulau Dewata agar aktif memetakan hasil produksi pertanian, sebagai salah satu upaya untuk pengendalian inflasi.

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali Trisno Nugroho mengajak Dinas Pertanian di kabupaten/kota di Pulau Dewata agar aktif memetakan hasil produksi pertanian, sebagai salah satu upaya untuk pengendalian inflasi.

"Dengan pemetaan hasil pertanian ke daerah-daerah diharapkan bisa saling ada komunikasi dan kerja sama antardaerah," kata Trisno Nugroho di Denpasar, Bali, Senin (20/2/2023).

Baca Juga

Dengan adanya kerja sama antardaerah, ujar Trisno, komoditas pertanian di suatu daerah yang jumlahnya tidak berimbang dengan kebutuhan masyarakat, kemudian bisa dipenuhi dari luar daerah setempat. Apalagi, selama ini inflasi kerap disumbang oleh komponen pengan bergejolak seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, dan telur.

Jangan sampai Dinas Pertanian terus menyatakan surplus untuk komoditas pertanian tertentu, tapi tidak didukung data dan fakta yang jelas di lapangan. "Minimnya stok hasil pertanian akan berimbas pada tingginya harga yang harus dibayarkan konsumen sehingga terjadi inflasi," ujar Trisno.

BI Bali berharap ada sistem informasi hasil pertanian terpadu semacam pasar induk digital, terutamanya untuk di enam kabupaten/kota di Bali (Kabupaten Karangasem, Bangli, Klungkung, Buleleng, Tabanan, dan Jembrana) yang PDRB-nya didominasi sektor pertanian.

Trisno menambahkan, dengan diketahui dan dipahami pusat-pusat hasil pertanian oleh pemerintah daerah, kemudian bisa ditindaklanjuti kerja sama bisnisnya oleh masing-masing perusahaan umum daerah. "Perumda minimal dapat menguasai paling tidak 15-20 persen pangsa pasar untuk sejumlah komoditas utama seperti beras, cabai, telur, dan bawang," kata dia.

Untuk cabai rawit misalnya yang paling sering menyumbang inflasi di Bali, diyakini ketersediaannya di Pulau Dewata hingga saat ini belum mampu untuk memenuhi kebutuhan warga sehingga masih harus didatangkan dari Provinsi Jawa Timur dan NTB.

Sebagaimana rilis BPS Provinsi Bali, Inflasi Gabungan Kota IHK di Provinsi Bali pada Januari 2023 cukup tinggi yakni mencapai 0,66 persen (mtm) atau 5,81 persen (yoy).

"Untuk bulan ini kami prakirakan masih akan terjadi inflasi, terutama karena kenaikan harga beras," ucap mantan Kepala KPwBI DKI Jakarta itu.

 

sumber : ANTARA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement