Senin 24 Nov 2025 20:03 WIB

BP Taskin Perkuat Kolaborasi Nasional untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Perlu program strategis untuk bisa mengakselerasi penurunan angka kemiskinan

Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti (kedua kanan) menyapa siswa-siswa sebelum meluncurkan program Digitalisasi Pembelajaran Untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025). Berdasarkan data Kemendikdasmen per 16 November 2025, Pemerintah telah menyalurkan sebanyak 172.550 interaktif flat panel (IFP) atau papan interaktif digital (PID) ke berbagai sekolah dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia atau 75 persen dari target keseluruhan 288.865 IFP untuk tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari program digitalisasi pembelajaran.
Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti (kedua kanan) menyapa siswa-siswa sebelum meluncurkan program Digitalisasi Pembelajaran Untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025). Berdasarkan data Kemendikdasmen per 16 November 2025, Pemerintah telah menyalurkan sebanyak 172.550 interaktif flat panel (IFP) atau papan interaktif digital (PID) ke berbagai sekolah dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia atau 75 persen dari target keseluruhan 288.865 IFP untuk tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari program digitalisasi pembelajaran.

REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui gelaran media gathering di Gedung BP Taskin, Jakarta. Acara ini digelar untuk menyampaikan langkah strategis lembaga dalam mempercepat upaya pengentasan kemiskinan secara terpadu di seluruh Indonesia.

‎Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan pengentasan kemiskinan tidak bisa didefinisikan sekadar kekurangan uang tunai, karena akar persoalan jauh lebih kompleks. “Selama ini pengentasan kemiskinan kerap dipahami sebatas pemberian bantuan sosial atau bantuan langsung tunai. BP Taskin merumuskan bahwa kemiskinan tidak hanya terkait kekurangan uang, melainkan juga kekurangan aset dan akses,” ujarnya. Ia mencontohkan aset yang minim seperti kepemilikan tanah, rumah, hewan ternak, serta keterbatasan akses terhadap aktivitas ekonomi yang produktif.

‎Budiman menjelaskan BP Taskin menyoroti kemiskinan melalui tiga dimensi utama: kekurangan uang, kekurangan aset, dan keterbatasan akses. Dengan mandat sebagai lembaga koordinatif, BP Taskin memastikan sinkronisasi dan evaluasi seluruh program pengentasan kemiskinan bersama kementerian dan pemerintah daerah agar intervensi lebih tepat sasaran.

‎Salah satu fokus lembaga ini adalah penguatan intervensi di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. BP Taskin bersama Kementerian Koperasi dan UKM mendorong pembentukan 80.000 koperasi serta pendampingan khusus bagi wilayah-wilayah miskin untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.

‎Sejumlah program pro-rakyat telah berjalan, mulai dari pembagian becak listrik gratis di Jepara, Demak, Kudus, Indramayu, Tangerang, Tegal, dan Kendal hingga pembangunan fasilitas jamban di kawasan kumuh DKI Jakarta. Program lain tengah diperluas sesuai kebutuhan daerah.

‎Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule menegaskan pentingnya konsolidasi program lintas kementerian agar tidak tumpang tindih dan lebih efektif. “Seluruh program pengentasan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga akan dikonsolidasikan melalui BP Taskin agar dapat terintegrasi dan tersampaikan tepat sasaran,” ujarnya.

‎BP Taskin menargetkan percepatan pengentasan kemiskinan melalui integrasi program nasional dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, dengan visi besar mencapai Indonesia tanpa kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement