REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadahlia membantah kalau LG Energy Solution, perusahaan asal Korea Selatan mundur dari rencana investasinya di pabrik baterai Indonesia.
"Proses tentang LG gak ada perubahan sama sekali. Semua tetap jalan. (LG) gak mundur. Cuman memang anggota konsorsiumnya berubah," ujar Bahlil saat konferensi pers, Kamis (16/2/2023).
Persoalan pergantian anggota konsorsium, kata Bahlil itu urusan internal konsorsium. Justru kata Bahlil, anggota konsorsium bertambah yang tadinya empat perusahaan jadi lima perusahaan.
"Itu urusan internal mereka memang. Ada perubahan, yang tadinya empat perusahaan justru saat ini jadi lima perusahaan. Itu biasalah dalam aksi korporasi," kata Bahlil.
Bahlil memastikan rencana investasi pengembangan pabrik baterai masih sesuai rencana. Apalagi, pembangunan juga sudah dimulai di Karawang dan akan selesai pada akhir tahun ini.
"Itu kan sudah mulai dibangun di Karawang. Nilai investasinya sudah lebih 1 billion dolar bagaimana bisa batal?," bantah Bahlil.
Sebelumnya, Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menjelaskan saat ini progres pengembangan baterai kendaraan listrik baru mencapai kesepakatan kesepakatan saja. Terutama dengan pihak Contemporary Amperex Technology Co., Limited dan LG. Namun, Hendi mengaku saat ini memang belum ada progres lagi untuk pengembangan pabrik baterai.
"Sebab, pengembangan Blok di Halmahera Timur yang sejatinya LG akan bekerjasama dengan Antam masih belum clear. Sebab, ini LG belum ada kelanjutan diskusi terkait pengembangan Blok Nikel di Halmahera Timur," ujar Hendi dalam RDP bersama Komisi VII DPR RI, Senin (6/2/2023).
Hendi juga menjelaskan LG malah justru mendorong anggota konsorsiumnya, Hyuaoi untuk melanjutkan pembahasan pengembangan blok nikel di Halmahera Timur ini bersama Antam.
"Sedangkan kami menilai, Hyuaoi ini bukan counterpart yang seimbang dengan Aneka Tambang, mengingat perusahaan tersebut sebenarnya lebih ke pengambangan smleter," ujar Hendi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika