REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap subsidi dan kompensasi listrik yang harus ditanggung pemerintah saat ini telah menembus lebih dari Rp 200 triliun. Besarnya beban tersebut mendorong pemerintah mencari sumber energi yang lebih efisien untuk menopang kebutuhan listrik nasional.
Bahlil menyebut pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah untuk menekan beban pembiayaan listrik. Pemerintah pun mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diproyeksikan memberi efisiensi terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Karena total subsidi dan kompensasi untuk di listrik sekarang sudah lebih dari 200 triliun, besar sekali pembiayaan kita Bapak, Ibu semua, besar sekali,” kata Menko Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri ESDM dalam paparannya di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Bahlil menjelaskan pembangunan PLTS 100 GWp telah memasuki tahap groundbreaking dengan nilai investasi sekitar 73 miliar dolar AS. Pemerintah memperkirakan pengembangan kapasitas tersebut dapat memberikan efisiensi terhadap subsidi APBN sekitar Rp 70 triliun hingga Rp 73 triliun.
Dorongan pengembangan PLTS juga berkaitan dengan komitmen pemerintah menjalankan transisi energi. Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar Indonesia mulai membangun kawasan industri hijau sekaligus menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan.
Pemerintah menilai pengembangan energi terbarukan perlu berjalan bersama kebutuhan menjaga harga listrik tetap kompetitif. Bahlil menyebut sumber energi yang dikembangkan nantinya mencakup matahari, angin, air, hingga gas dengan skema yang tetap mempertimbangkan keekonomian.
Arah pengembangan pembangkit listrik tersebut juga telah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dalam rencana tersebut, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW dalam periode 10 tahun.
Dari tambahan kapasitas itu, sekitar 70 persen diarahkan berasal dari energi baru terbarukan. Pemerintah membuka ruang kerja sama dengan PT PLN (Persero) untuk mengembangkan pembangkit dengan sumber energi yang memiliki harga kompetitif.
Bahlil menegaskan percepatan transisi energi tidak semata-mata berkaitan dengan target pengurangan emisi. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk membangun sistem energi yang lebih efisien sekaligus mengurangi tekanan pembiayaan yang harus ditanggung negara.
Pengembangan PLTS 100 GWp menjadi salah satu bagian dari strategi tersebut. Dengan kapasitas energi surya yang lebih besar, pemerintah berharap kebutuhan listrik nasional dapat ditopang sumber energi yang lebih berkelanjutan dan pada saat yang sama membantu menekan beban subsidi serta kompensasi listrik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika