REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Hilirisasi dan Transisi Energi. Menurut Bahlil, pembentukan Kemenko tersebut diperlukan untuk memperkuat koordinasi program hilirisasi dan transisi energi di tengah kondisi geopolitik serta dinamika ekonomi dunia yang terus berubah.
Ia menyampaikan hal tersebut setelah menjalani pelantikan kabinet antarwaktu di Istana Negara, Jakarta. Dalam struktur baru tersebut, Bahlil tetap menjabat Menteri ESDM sekaligus mendapat amanah tambahan sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
"Secara kebetulan kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk mendapat tugas amanah baru selain menjadi Menteri ESDM, saya juga merangkap menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi," kata Bahlil dalam temu media di Kantor Pusat Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Ia menerangkan penugasan tersebut menjadi tanggung jawab yang akan dijalankannya secara bersamaan. Ia menyatakan akan berupaya menjalankan tugas sebagai Menko maupun Menteri ESDM dengan totalitas sebagai bagian dari pengabdian kepada Indonesia.
Menurut Bahlil, pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi tidak terlepas dari perubahan kondisi global. Geopolitik yang tidak menentu dan dinamika ekonomi dunia mendorong kebutuhan terhadap kebijakan energi yang lebih terintegrasi, termasuk dalam mendorong penggunaan energi bersih.
"Karena kita tahu bahwa dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih," ujar tokoh yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.
Bahlil menjelaskan Presiden Prabowo memandang hilirisasi dan transisi energi sebagai program prioritas yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Khusus untuk transisi energi, agenda tersebut juga berkaitan dengan komitmen Indonesia dalam memenuhi kesepakatan global melalui Paris Agreement.
"Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement," kata dia.
Karena itu, Bahlil menegaskan pelaksanaan hilirisasi dan transisi energi tidak bisa dilakukan secara parsial oleh masing-masing kementerian atau lembaga. Pemerintah membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terukur agar berbagai program tersebut dapat berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan Presiden.
"Maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial, tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur, dan betul-betul dapat diwujudkan dengan target apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika