REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perluasan mandat Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai membuka ruang untuk memperkuat koordinasi kebijakan hilirisasi, energi, dan industrialisasi nasional.
Bahlil resmi dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi pada Kamis (1/10/2026). Dalam penugasan tersebut, Bahlil tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM. Pemerintah menyatakan penyatuan koordinasi tersebut diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan agenda hilirisasi dan transisi energi.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fatkur Huda, menilai penyatuan koordinasi hilirisasi dan transisi energi relevan karena kedua agenda tersebut memiliki keterkaitan erat. Hilirisasi mineral membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar, sementara daya saing industri ke depan juga semakin dipengaruhi oleh ketersediaan energi yang kompetitif dan rendah emisi.
"Penggabungan koordinasi hilirisasi dan transisi energi sangat strategis karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar, sementara arah pengembangan industri ke depan juga semakin ditentukan oleh ketersediaan energi yang kompetitif dan rendah emisi," kata Fatkur saat dihubungi, Jumat (3/10/2026).
Menurut Fatkur, besarnya agenda hilirisasi tercermin dari realisasi investasi sektor tersebut pada Semester I 2026 yang mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total realisasi investasi nasional. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat investasi hilirisasi tersebut mencakup sejumlah sektor mineral, termasuk nikel, bauksit, tembaga, serta besi dan baja.
Menurut dia, posisi Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM dapat menjadi ruang untuk mempertemukan kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi dalam satu koordinasi yang lebih terpadu.
"Besarnya investasi hilirisasi menunjukkan bahwa agenda ini sudah menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi nasional. Karena itu, kebutuhan energinya juga harus dirancang sejak awal agar pengembangan industri tidak menghadapi persoalan pasokan energi di kemudian hari," ujarnya.
Fatkur juga menyoroti perkembangan pengolahan mineral di dalam negeri. Menurut dia, peningkatan kapasitas pengolahan nikel menunjukkan perubahan struktur industri Indonesia dari yang sebelumnya lebih banyak mengekspor bahan mentah menuju pengembangan industri pengolahan.
Ia menilai tantangan berikutnya adalah memastikan hilirisasi bergerak menuju produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Pada komoditas nikel, misalnya, pengembangan dapat diarahkan hingga prekursor, katoda, sel baterai, battery pack, kendaraan listrik, dan industri daur ulang.
Sementara itu, tembaga dapat dikembangkan menuju kabel dan berbagai komponen kelistrikan maupun elektronik. Adapun bauksit dapat diarahkan hingga aluminium dan produk turunannya.
"Dengan strategi tersebut, hilirisasi tidak berhenti pada pembangunan smelter, tetapi menjadi fondasi reindustrialisasi nasional," kata Fatkur.
Menurut dia, aspek energi juga menjadi bagian penting dalam pengembangan industri tersebut. Produk hilirisasi Indonesia ke depan tidak hanya akan dinilai dari nilai ekonominya, tetapi juga dari aspek efisiensi dan jejak karbon proses produksinya.
"Di sinilah keterkaitan antara hilirisasi dan transisi energi menjadi penting. Produk hilirisasi Indonesia ke depan tidak hanya akan dinilai berdasarkan nilai ekonominya, tetapi juga berdasarkan jejak karbon proses produksinya. Karena itu, pengembangan hidro, panas bumi, tenaga surya, dan sumber energi bersih lainnya perlu semakin diintegrasikan dengan kawasan industri dan smelter," ujarnya.
Dari sisi ketahanan energi, Fatkur juga menyoroti capaian lifting minyak nasional sepanjang 2025 yang mencapai 605,3 ribu barel per hari atau sekitar 100,05 persen dari target APBN. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator kinerja sektor ESDM yang dicapai pada tahun tersebut.
Ia menilai penguatan produksi energi domestik perlu berjalan beriringan dengan agenda substitusi impor dan pengembangan industri dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan energi tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mendukung pengembangan industri jangka panjang.
Pandangan serupa disampaikan pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono. Ia menilai perluasan tanggung jawab Bahlil dapat memperkuat koordinasi agenda pembangunan yang selama ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga.
Menurut Kristian, hilirisasi bersinggungan dengan sektor pertambangan, industri, investasi, perdagangan hingga ketenagakerjaan. Sementara itu, transisi energi membutuhkan koordinasi dengan sektor keuangan, lingkungan hidup, industri, dan pemerintah daerah.
"Penempatan keduanya dalam satu koordinasi membuka peluang bagi pemerintah untuk menyatukan arah kebijakan dan mengurangi keputusan yang berjalan sendiri-sendiri," ujar Kristian.
Kristian mengatakan kesinambungan peran Bahlil juga dapat menjadi modal dalam menjalankan mandat tersebut. Sebelum menjabat sebagai Menko, Bahlil telah memimpin Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sekaligus menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM.
Pada Juli 2025, Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menyerahkan 18 dokumen prastudi kelayakan proyek hilirisasi kepada Danantara Indonesia dengan nilai investasi yang direncanakan mencapai 38,63 miliar dolar AS atau sekitar Rp618,13 triliun.
"Kesinambungan peran Bahlil sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri ESDM, dan kini Menteri Koordinator berpotensi memberikan keuntungan dalam pelaksanaan kebijakan," kata Kristian.
Namun, ia mengingatkan perluasan mandat tersebut perlu diikuti mekanisme koordinasi, pembagian kewenangan, pengawasan, dan ukuran kinerja yang jelas. Hal tersebut penting agar koordinasi lintas kementerian tidak justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Kristian juga menilai sejumlah capaian sektor ESDM dapat menjadi konteks dalam melihat mandat baru tersebut. Salah satunya realisasi PNBP Kementerian ESDM pada 2025 yang mencapai Rp138,37 triliun atau 108,56 persen dari target.
"Ukuran keberhasilannya bukan seberapa besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat, melainkan seberapa baik kewenangan tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah publik," ujar Kristian.
Menurut dia, mandat baru tersebut pada akhirnya akan diuji melalui pelaksanaan program di lapangan, mulai dari realisasi proyek hilirisasi, peningkatan produksi dan penerimaan negara, penguatan ketahanan energi, pengurangan ketergantungan impor, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan energi terbarukan.
Dengan demikian, perluasan koordinasi hilirisasi dan transisi energi menjadi satu agenda kebijakan tidak hanya membutuhkan konsolidasi kelembagaan, tetapi juga ukuran keberhasilan yang terukur agar manfaatnya dapat dirasakan oleh industri, masyarakat, dan perekonomian nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika