REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan segera menerapkan pelarangan ekspor bauksit. Sayangnya, saat ini industri smelter bauksit di Indonesia masih seret. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadahlia berjanji akan memberikan banyak insentif untuk mendorong pertumbuhan industri smelter bauksit.

Bahlil menjelaskan tantangan terbesar pengembangan smleter bauksit adalah modal yang besar. Sedangkan pelaku usaha dalam negeri sulit mendapatkan sokongan modal.

"Investasinya besar memang. Perbankan nasional saat ini belum mampu melakukan pembiayaan untuk proyek smleter ini," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Kamis (16/2).

Bahlil pun berjanji akan membahas ini kepada menteri lain untuk merumuskan formula insentif agar memudahkan investor masuk ke Indonesia. Disatu sisi, Bahlil mendorong perbankan nasional bisa membuka ruang yang lebih luas untuk pembiayaan smleter.

“Kami dorong segera melakukan relaksasi diperbankan sehingga perbankan mau memberikan kredit dengan equity yang terjangkau," ujar Bahlil.

Presiden RI Joko Widodo tak hanya sekali naik pitam melihat angka ekspor mineral mentah yang terus melonjak. Jelang akhir pemerintahannya, Presiden meminta untuk menghentikan ekspor mineral mentah tak hanya Nikel, tetapi juga Tembaga, Bauksit, bahkan Timah.

"Saya ingin mengulang lagi bahwa yang namanya hilirisasi itu jadi kunci. Konsistensi kita jadi kunci," ujar Jokowi Rabu (1/2/2023).

Pada tahun ini, Presiden berencana untuk menghentikan ekspor Bauksit, Timah dan juga Tembaga. Kebijakan larangan ekspor komoditas ini menyusul kebijakan larangan ekspor Nikel yang sudah lebih dulu dilakukan pemerintah pada tahun lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika