Bahlil mengatakan produk hilirisasi, khususnya di sektor nikel, saat ini masih mayoritas berada pada level 50-60 persen dan belum sepenuhnya masuk ke produk hilir. Kondisi tersebut membuat sebagian bahan baku setengah jadi kembali dikirim ke luar negeri untuk diproses menjadi barang jadi.

"Ke depan, kita pengin untuk industri-industri yang sudah terlalu banyak menghasilkan bahan baku setengah jadi, mungkin penting nanti kami rapatkan, kami akan lapor ke Bapak Presiden, tapi dalam diskusi saya dengan tim, penting untuk kita memulai memilih mana industri yang tetap kita lanjutkan dan mana industri yang perlu kita melakukan moratorium," ujar tokoh yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Jakarta, dikutip Kamis (8/10/2026).

Menurut Bahlil, pemerintah perlu menyeleksi kembali arah pengembangan industri hilirisasi agar pembangunan tidak hanya berhenti pada peningkatan kapasitas produksi bahan setengah jadi. Pemerintah ingin memastikan hilirisasi memberikan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.

Bahlil menilai kebijakan tersebut juga berkaitan dengan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Menurut dia, Indonesia perlu memperhitungkan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

"Supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak segila-gilaan, karena kami berpandangan bahwa negara ini diatur untuk berkelanjutan, masih ada anak cucu kita yang harus kita wariskan kepada mereka," katanya.

Bahlil mengatakan hilirisasi nikel memang telah memberikan perubahan besar terhadap nilai ekspor Indonesia. Dia menyebut nilai ekspor yang sebelumnya hanya sekitar 3,3 miliar dolar AS pada 2017-2018 meningkat menjadi sekitar 34 miliar dolar AS pada 2023 setelah pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel dan mendorong pembangunan smelter.

Untuk 2026, Bahlil memperkirakan nilai ekspor tersebut dapat mencapai sekitar 38-40 miliar dolar AS. Namun, dia menegaskan peningkatan nilai ekspor tersebut belum cukup menjadi ukuran keberhasilan hilirisasi.

"Benar, kita menyetop ekspor ore nikel, kemudian kita mewajibkan untuk membangun smelter, semuanya. Dan di 2023 kita sudah mampu mencapai ekspor kita 34 miliar dolar AS. 2026 ini bisa mencapai kurang lebih sekitar 38 sampai 40 miliar dolar AS," ujar dia.

Bahlil menegaskan pemerintah akan mengevaluasi kembali industri yang perlu dilanjutkan dan industri yang perlu dibatasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperdalam hilirisasi sekaligus menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam tetap berkelanjutan.