Selanjutnya yang kedua, lewat kemitraan seperti yang dilakukan dengan MBN, menjadi strategi terutama di Deputi Bidang UKM dengan pengembangan rumah produksi bersama, dengan tata kelola koperas dan rantai pasok koperasi. Ketiga, perluasan akses pasar serta pengembangan katalog UMKM.
Keempat, pola pendampingan. Di mana di seluruh deputi, akan ditanggung biaya pendampingan usaha mikro dari informal ke formal, dengan permudah urus izin usaha maupun sertifikasi. Selanjutnya program prioritas kelima, target pengembangan wirausaha produktif dari kisaran 3,6 persen menjadi 4 persen.
"Lewat MoU ini diharapkan mampu menghasilkan akselerasi UMKM naik kelas di tataran produk petani, nelayan dan UMKM," imbuh Arif.
Di kesempatan yang sama, Dirut Mitra BUMDES Nusantara, Wiyoto menuturkan, MBN dibentuk pada 2017 dari berbagai lintas Kementerian dan BUMN, di mana MBN didirikan sebagai agregator industri, serta offtaker dari produksi pangan dari koperasi dan UMKM.
"Dalam menjalankan peran agregator dan offtaker, kami menjalin kerja sama penjualan ritel, Business to Business (B2B) dan Business to Customer (B2C), dengan mitra enabler platform digital Ralali.com dan Gerbang Transaksi nusantara," ujarnya.
Wiyoto menjelaskan, di tahap awal, pola kerja sama ini akan dilakukan di Jabodetabek dengam melibatkan 1.000 koperasi dan UMKM. Mereka akan diberikan aplikasi, sebagai saran melakukan penjualan dan mendapat laporan keuangan secara langsung. "Sehingga ini menjadi, persyaratan kemudahan dalam transaksi di perbankan. Ke depan ta hanya di Jabodetabek, rencananya akan dilakukan hal serupa di kota-kota besar lainnya," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
