REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) terus mendorong upaya peningkatan literasi keuangan digital dengan menyelenggarakan side event 57th APEC SMEWG, Policy Dialogue on Advancing Financial Inclusion for MSMEs: Understanding the Important Role of Digital Financial Literacy. Itu guna meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Kegiatan yang diselenggarakan di Merusaka Hotel Nusa Dua Bali, pada 23 April 2024 ini, dihadiri oleh 150 peserta yang melibatkan para pembuat kebijakan lintas ekonomi APEC, akademisi, penyedia layanan digital keuangan, dan organisasi internasional, serta pembicara dan moderator dari United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). Kemudian perwakilan dari APEC-Canada Growing Business Partnership (APF) Canada, Asian Development Bank (ADB), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ANGIN, Bank Rakyat Indonesia, dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kemenkop Herbert HO Siagian menyampaikan, saat ini ketahanan bisnis UMKM merupakan isu penting. Mengingat porsi UMKM sebesar 97 persen dari seluruh bisnis dan mempekerjakan lebih dari separuh tenaga kerja di seluruh ekonomi APEC.
Dengan jumlah UMKM yang besar tersebut, kata dia, perlu didukung oleh ekosistem digitalisasi, maka kontribusinya akan mendorong peningkatan potensi terhadap PDB. “Tujuan dari forum policy dialogue ini adalah menyediakan forum bagi Ekonomi APEC untuk berbagi pengalaman kebijakan dan pembelajaran tentang bagaimana UMKM dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan perangkat digital untuk mengakses layanan keuangan,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (23/4/2024).
Maka, lanjut dia, lewat forum ini diharapkan dapat mengatasi masalah akses UMKM terhadap keuangan dengan memungkinkan UMKM melakukan transformasi digital demi inklusi keuangan yang lebih baik. Mengingat UMKM dinilai dapat menjadi motor akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain akses terhadap keuangan merupakan aspek penting dalam pengembangan, pertumbuhan, dan kesuksesan UMKM. Hanya saja, kata Herbert, sebagian besar UMKM masih menghadapi masalah dalam mengakses keuangan, seperti kurangnya informasi dan akses terhadap layanan keuangan, kurangnya kemampuan digitalisasi, dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan keuangan.
Maka, sambungnya, UMKM dirasa perlu diberikan dukungan kebijakan, dan kemauan UMKM untuk bertransformasi secara digital. Membekali keuangan digital sangat penting dalam meningkatkan literasi digital pelaku usaha.
“Digitalisasi menjadi kunci dalam rangka meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengembangkan dan memperluas akses mereka ke lembaga keuangan. Termasuk sistem pembiayaan digital,” tutur dia.
Director Trade and Economic Analysis Office of the Chief Economist Global Affairs Canada dan sekaligus Chair APEC SMEWG Aaron Sydor pun memaparkan, ada empat elemen penting dalam meningkatkan literasi digital untuk UMKM. Pertama, pemberian akses kepada modal dan sumber pembiayaan lainnya.
Lalu kedua, akses kepada jasa keuangan. Berikutnya ketiga, akses kepada liberasi keuangan digital, dan keempat yaitu akses kepada inklusif keuangan.
Head of the Unit on SME and Entrepreneurship Transformation OECD Lucia Cusmano juga mengatakan, penekanan untuk mencapai inklusi keuangan terdapat pada pendidikan keuangan. “Tanpa adanya pendidikan keuangan yang membukakan literasi digital, inklusi keuangan lebih lanjut tidak akan tercapai,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
